Bengkalis Rupat Mitra Mabes.com Pembangunan empat gedung baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Teluk Lecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Riau senilai Rp.823.365000.juta rupiah, menuai kontroversi. Proyek ini diduga sarat dengan praktik nepotisme serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sejumlah pihak menyoroti adanya kejanggalan dalam proses lelang serta penunjukan kontraktor yang diduga memiliki kedekatan dengan oknum tertentu di pemerintahan daerah. Warga sekitar menilai proyek ini sejak awal tidak berjalan transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain dalam pelaksanaannya.
“Kami melihat indikasi kuat bahwa proyek ini sudah dikondisikan untuk pihak tertentu. Kami berharap ada audit dan pengawasan ketat agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk memperkaya segelintir orang atau kontraktor bersangkutan” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain dugaan nepotisme , kualitas pembangunan juga menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan penggunaan material yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Jika dugaan ini benar, maka kualitas bangunan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan siswa serta tenaga pengajar.
Sementara itu, pihak sekolah menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada serah terima resmi dari kontraktor ke pihak sekolah. “Silakan dicek, karena kami juga belum menerima serah terima,” ujar perwakilan sekolah saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, kontroversi juga muncul terkait pembangunan rumah dinas guru. Masyarakat menyoroti bahwa rumah dinas tersebut tidak dilengkapi keramik serta toilet yang dibangun tanpa septic tank. Saat dikonfirmasi, seorang pengawas proyek berinisial “Bt” mengakui bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memang tidak mencantumkan pemasangan keramik dan septic tank.
Hingga berita ini diterbitkan, dinas terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan penyimpangan ini. Masyarakat berharap aparat penegak hukum serta lembaga pengawas segera turun tangan untuk mengaudit proyek ini dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kasus ini semakin menambah daftar panjang dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Publik berharap agar pengawasan terhadap anggaran pendidikan lebih diperketat guna mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan masa depan generasi muda.pungkasnya…
Pers: Raden Sukma
Sumber: Tim
