MEDAN MitraMabes.com || Tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) H Rahudman Harahap menyatakan perlu berbagai terobosan dari perusahaan media dan organisasi pers dalam membangun independensi pers di Indonesia.
Masalah kesejahteraan wartawan merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan agar independensi wartawan bisa tercipta. Selain itu juga harus ada peran pemerintah dalam menerbitkan aturan-aturan yang menjamin adanya kebebasan pers.
Hal itu disampaikan Rahudman Harahap saat berbicara dalam Dialog Publik Peran dan Independensi Pers dalam Pembangunan Sumatera Utara, yang diadakan DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumut, di Sufi’s Coffe Work, Kompleks MMTC Medan Estate, Minggu (27/11).
Hadir pada Dialog Publik ini Ketua DPD PWRI Sumut Dr Masdar Limbong MPd, para pengurus DPD, pengurus DPC dan para wartawan dari sejumlah media.
“Saat ini independensi pers kita belum terpelihara dengan baik. Sebagai media kontrol, Pers harusnya bisa mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang tak sesuai kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Tapi Pers juga harus bertanggung jawab, harus ada solusi yang diberikan,” ujarnya.
Pemerintah atau pemimpin, lanjutnya, juga harus siap dikritik oleh Pers. Maka itu jangan tunjukan keegoisan saat memimpin. Layani wartawan dengan baik, sampaikan informasi apa yang sebenarnya, jangan ditutup-tutupi karena itu untuk kepentingan publik, katanya.
Di kesempatan ini, mantan Walikota Medan ini juga menyampaikan terima kasih pada PWRI Sumut karena telah memberi penghargaan padanya sebagai Tokoh Politik Inspiratif Sumut pada acara pelantikan Pengurus PWRI Sumut beberapa waktu lalu.
“Saya akan selalu siap bekerjasama dengan PWRI. Mari kita bangun kebersamaan, kerjasama. Dan saya akan selalu bersahabat dengan teman-teman pers,” ujar politisi Partai Nasdem Sumut ini yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sumut 1 pada Pemilu 2024 mendatang.
Sementara, Ketua DPD PWRI Sumut Dr Masdar Limbong mengatakan, kesejahteraan wartawan di negeri ini memang masih kurang, akibatnya kerap wartawan banyak yang bisa di setir sesuai kepentingan tertentu, atau ada yang mencari-cari kesalahan orang.
Menurut Masdar Limbong, secara umum kondisi kebebasan pers di Indonesia masih belum membaik. Ini mengingat masih adanya banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, pemerintah juga membelenggu kebebasan pers dengan adanya UU ITE yang.kerap digunakan untuk menjerat wartawan.
Dikatakan Masdar, masih butuh perjuangan agar independensi dan kebebasan pers di Indonesia bisa tercipta dengan baik, demikian juga dengan kesejahteraan jurnalis.
Maka itu, butuh dukungan banyak pihak agar hal itu semua bisa tercipta, sehingga pers bisa benar-benar memainkan perannya sebagai pilar demokrasi ke empat, katanya.
“PWRI adalah organisasi wartawan yang independen. Melalui wadah ini kita memberikan pencerahan kepada wartawan agar dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan kode etik jurnalistik dan ketentuan UU Pers No.40 Tahun 1999,” ujarnya.
Dalam menyajikan pemberitaan, lanjut Limbong, wajib hukumnya bagi seorang jurnalis untuk melakukan kroscek untuk keberimbangan berita.
Dalam dialog ini, Masdar Limbong juga mengungkapkan sejumlah program DPD PWRI Sumut dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme para wartawan anggotanya, termasuk menggelar sejumlah pelatihan jurnalistik dan akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). (MJ)
