Indramayu MBS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Muhamad Sidkon Djampi S.H., M.M., menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2024-2025 di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jl. Jend. Soedirman No. 71 Kel.Lemahabang Kabupaten Indramayu, minggu (16/03/2024).
Acara ini bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan KNPI Indramayu dan dihadiri oleh sejumlah tokoh, pengurus KNPI, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Khamza Fansuri, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran H. Muhamad Sidkon Djampi di kantor sekretariat KNPI, Khamza juga mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan,mengingat pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah, khususnya di Jawa Barat.
“Kami berharap sosialisasi ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam kepada para pemuda, khususnya anggota KNPI Kabupaten Indramayu,” ujar Khamza Fansuri
Pada kesempatan yang sama, H. Muhamad Sidkon Djampi dalam pemaparannya menekankan pentingnya kreativitas dan komunikasi dari pemuda, terutama anggota KNPI Indramayu. Ia mengajak para pemuda untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi aktif menyumbangkan ide dan pemikiran dalam proses pembangunan, khususnya di Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat pada umumnya.
“Peraturan Daerah yang harus dipahami sangatlah beragam, seperti Perda Pesantren, Perda Wisata, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, saya harap KNPI Indramayu dapat lebih berperan aktif, kreatif, dan komunikatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” jelas Sidkon Djampi.
Sidkon juga menambahkan, peran pemuda, khususnya melalui KNPI Indramayu, sangat krusial dalam mendukung kebijakan-kebijakan daerah. Pemuda harus menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan dan memajukan daerah, seiring dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam berbagai sektor, termasuk pembahasan dan implementasi Peraturan Daerah di Jawa Barat.
(Thoha)
