Riau. Mitramabes, – Calon Direksi PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda, Zulpakar Juned, berharap proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan menyusul penundaan pengumuman hasil seleksi administrasi yang semula dijadwalkan pada Jumat (19/12/2025) dan diundur hingga 27 Desember 2025. Sementara pelaksanaan UKK yang sebelumnya direncanakan pada 24 Desember 2025 dijadwalkan ulang menjadi 29–30 Desember 2025.
Zulpakar menyatakan dirinya telah resmi mendaftar sebagai peserta seleksi dan saat ini menunggu hasil tahapan administrasi sebelum mengikuti UKK. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjaring jajaran direksi BUMD yang dinilai profesional dan berkompeten.
Ia berharap seluruh tahapan seleksi berjalan tanpa intervensi serta bebas dari praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Menurutnya, proses yang transparan diperlukan guna mencegah terulangnya permasalahan yang pernah terjadi di tubuh PT SPRH.
Terkait rencana pengelolaan perusahaan, Zulpakar menyampaikan bahwa pembenahan manajemen keuangan menjadi prioritas utama apabila dirinya terpilih kembali sebagai direksi. Selain itu, ia menilai rekrutmen karyawan perlu dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan perusahaan.
Ia juga menyoroti pengelolaan unit usaha SPBU yang dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan dua anak perusahaan PT SPRH dinilai perlu dievaluasi karena belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Zulpakar menambahkan bahwa kebijakan perusahaan ke depan perlu diselaraskan dengan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir.
Dari sisi latar belakang, Zulpakar Juned memiliki pendidikan di bidang ekonomi dan manajemen hingga jenjang magister, serta saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral. Ia juga memiliki pengalaman di sektor perbankan, koperasi, swasta, dan BUMD, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT SPRH dan Direktur Keuangan PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengisian jabatan direksi BUMD, termasuk larangan hubungan keluarga tertentu, persyaratan non-partisan, serta pengalaman kerja manajerial sesuai ketentuan yang berlaku.
(Team liputan media mitra mabes Riau/FR)
