Samosir – Sumut, Mitramabes – Dalam rangka percepatan penyesuaian tata ruang dan penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Provinsi Sumatera Utara Bupati Samosir Vandiko T Gultom menghadiri Rapat Koordinasi Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (07/05/2025).
Kegiatan ini meliputi penyerahan 215 sertifikat dan penandatangan MoU perjanjian kerja sama bidang tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional dan bidang Tanah Pajak Bumi dan Bangunan.
Pada kesempatan ini, Pemkab Samosir mendapatkan 18 sertifikat tanah yang terletak di kawasan Pangururan untuk keperluan jalan dan perkantoran.
Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Bobby menyampaikan rasa terimakasih kepada Menteri ATR/BPN karena telah menghadiri kegiatan ini sehingga dapat memberikan pencerahan dan solusi untuk permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.
Pada rakor tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas terkait penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan prinsip win-win solution. “Kita akan mencari pola penyelesaiannya dengan win-win solution. Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan. Artinya, tidak ada aset yang terdisrupsi,” katanya.
Tidak hanya itu, rakor yang di hadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Sumut itu juga membahas percepatan sertifikasi tanah di Sumatera Utara. Saat ini, dari total 4 juta hektare, ada kurang lebih 54 persen atau 2 juta hektare tanah yang belum tersertifikasi. Dalam empat tahun ke depan, Nusron menargetkan tanah yang sudah tersertifikasi mencapai 70 persen.
Nusron menyampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara akan bekerja sama menuntaskan seluruh target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari target nasional.
“Kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan wilayah prioritas RDTR, serta menyampaikan usulan resmi ke pusat. Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan seluruh target RDTR, termasuk di Sumut dapat diselesaikan tepat waktu”, pungkasnya.
Turut mendamping Bupati Samosir Plt. Kadis PUTR Rudimantho Limbong, Mewakili Kaban BPKPD, Kabid Asset Pangondian Limbong, Mewakili Kadis Kominfo, Kabid IKP Togarma Naibaho, Kabag Pertanahan Charles Samosir dan Kabag Pemerintahan Belman Sinaga.
(Editor Hasmar)
