Bupati pakpak bharat meninjau jalan penghubun pakpak bharat -samosir di dusun lae mbulan desa pardomuan.

dimas12

Minggu, 30 Maret 2025 - 00:27 WIB

URL berhasil dicopy

Pakpak bharat,mitra mabes,com- Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor meninjau jalan penghubung Pakpak Bharat-Samosir di dusun lae mbulan, desa pardomuan, kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. ( 28/3/25

Bersama Plt. Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Harryson F Sirumapea, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR dan Perhubungan Pakpak Bharat, Manotar Silalahi, Franc melihat kondisi infrastruktur jalan ini, yang diharapkan menjadi salah satu jalan penghubung antar Kabupaten guna membuka aksesibilitas Kabupaten Pakpak Bharat.

Jalan penghubung alternatif menuju Kabupaten Samosir ini rencananya akan mulai diusulkan pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Tentunya butuh dana yang tidak sedikit untuk pembangunannya. Untuk itu kita perlu dukungan dari semua pihak, baik di DPRD untuk penganggaran APBD, dukungan dari Pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi, juga Pemerintah Pusat, mudah-mudahan bisa secepatnya terealisasi jalan ini, untuk membantu memotong jarak menuju Kabupaten Samosir nantinya, jelas Franc.

Dimasa kepemimpinannya, Franc Bernhard Tumanggor terus berupaya membawa Pakpak Bharat dari keterisolasian. Beberapa jalan penghubung menuju daerah tetangga terus diupayakan dibangun baik melalui skema APBD maupun mengupayakan bantuan dari Pemerintah atasan baik Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

( L padang)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Mahruzar Minta Majelis Hakim Tegakkan Keadilan di Sidang Praperadilan Bicaranews.com | MEDAN — Kuasa hukum Mahruja, Nikmat Datuk Gea, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menegakkan keadilan secara objektif dalam sidang praperadilan yang menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Keterangan tersebut disampaikan Nikmat kepada wartawan di Medan, Selasa (27/1/2025). Menurut Nikmat Datuk Gea, secara logika dan kondisi fisik, Mahruzar yang telah berusia 70 tahun tidak mungkin melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan. Ia menegaskan kliennya merupakan seorang lanjut usia dengan riwayat penyakit jantung dan keterbatasan fisik. Dalam kesehariannya, Mahruja berjalan dengan bantuan tongkat. “Dari segi fisik saja tidak mungkin klien kami melakukan penganiayaan. Bagaimana mungkin seseorang yang berjalan saja susah bisa melakukan kekerasan,” ujar Nikmat saat menyampaikan kesimpulan dalam persidangan praperadilan. Ia berharap majelis hakim dapat menyimpulkan secara jernih bahwa kliennya tidak mungkin melakukan penganiayaan terhadap Amanda. Nikmat mengaku yakin majelis hakim akan memberikan putusan terbaik karena telah mendengarkan langsung keterangan saksi maupun korban di persidangan. Dalam kesempatan itu, Nikmat juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia mempertanyakan tidak dihadirkannya pihak yang disebut memegang tangan Mahruzar saat peristiwa terjadi, serta tidak dilakukannya reka ulang kejadian. “Kenapa tidak dihadirkan yang memegang tangan klien kami, dan kenapa tidak ada reka ulang. Ini menunjukkan prosedur hukum tidak dijalankan secara semestinya,” jelasnya. Perkara ini bermula dari persoalan pengelolaan tambak ikan milik Mahruja di kawasan Belawan. Tambak tersebut selama sekitar 15 tahun dikelola oleh Amanda, yang sebelumnya menjalin hubungan asmara dengan anak Mahruzar. Setelah hubungan antara Amanda dengan anak Mahruzar berakhir, Mahruzar meminta agar pengelolaan tambak dikembalikan kepadanya. Persoalan kemudian berlanjut ketika pihak Mahruzar menuntut kejelasan pembayaran pengelolaan tambak yang dinilai tidak sesuai kesepakatan. Untuk mencari jalan keluar, Mahruzar bersama istrinya sepakat bertemu dengan Amanda di sebuah kafe di kawasan Belawan. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan keterangan Mahruzar yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Amanda datang bersama tiga rekannya. Mahruzar mengaku mendapat tekanan dan tangannya sempat dipegang oleh beberapa orang sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ia mengaku hanya berusaha melepaskan diri dan membantah telah melakukan penganiayaan. Peristiwa itu kemudian berujung pada laporan dugaan penganiayaan dan penetapan Mahruzar sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan Belawan. Nikmat Datuk Gea menilai penyidik seharusnya lebih cermat melihat duduk perkara sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Seharusnya Kapolres Belawan melihat persoalan ini secara utuh, bukan langsung menetapkan klien kami sebagai tersangka,” katanya. Nikmat juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan mengevaluasi tim penyidik yang menangani perkara tersebut agar proses hukum berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi rasa keadilan, terutama bagi warga lanjut usia. ( Tiiiim…)