Doloksanggul -Mitramabes.com.
Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan bersama pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengikuti sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial tingkat nasional secara daring melalui aplikasi zoom meeting dipimpin Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis 4 Desember 2025 dari Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbang Hasundutan.
Sosialiasi bersama melibatkan beberapa lembaga termasuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Kegiatan ini untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan efisiensi proses penyaluran termasuk memastikan penerima manfaat memperoleh layanan dengan lebih cepat, tepat sasaran dan transparan
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran, efektif dan efisien. Dijelaskan, bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan agenda strategis pemerintah guna memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara tepat. Terkait dengan masalah sosial, bantuan sosial, merupakan tugas negara untuk melindungi warganya yang tidak mampu termasuk orang terlantar.
Mendagri juga mengungkapkan penyaluran bantuan sosial masih ada menghadapi sejumlah kendala, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga dinamika data penerima. Banyak contoh yang sering terjadi, masih ada penerima bantuan yang telah berpindah alamat, berubah status ekonomi atau meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima. Menghindari itu, data Kependudukan Catatan Sipil harus menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinasikan Bappenas dan harus melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik).
Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan dengan piloting digitalisasi itu, bantuan sosial akan sampai kepada penerima manfaat, cepat dan tepat sasaran, sehingga berkeadilan. Untuk tahap pertama, dalam waktu dekat akan segera dilaunching untuk 32 kabupaten/kota yang sudah siap sesuai dengan seleksi dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya melaunching untuk tingkat provinsi. Diharapkan Oktober 2026 mendatang sudah rampung untuk seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Juga dikatakan, dengan adanya digitalisasi ini akan menghemat anggaran.
[ Editor-Smarth ]
