Bupati Humbahas Sampaikan Nota Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Humbahas,Mitra.mabes.com
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH, menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Humbang Hasundutan, Selasa (15/7).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas perhatian, pendapat, dan saran yang konstruktif terhadap rancangan kebijakan anggaran tersebut.
“Pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan wujud tanggung jawab konstitusional DPRD sebagai wakil rakyat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati memaparkan secara rinci tanggapan terhadap berbagai isu strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, di antaranya:
1. Asumsi ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85%, inflasi 2,34%, angka kemiskinan 8,2%, dan tingkat pengangguran 0,9%.
2. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut UU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
3. Penyesuaian target pendapatan bunga dan transfer, serta upaya peningkatan PAD melalui digitalisasi dan tata kelola pajak dan retribusi.
4. Kenaikan belanja operasi disebabkan alokasi gaji tenaga non-ASN dan tunjangan profesi guru dari SILPA Tahun 2024.
5. Penurunan belanja modal, yang disebabkan penurunan alokasi DAK fisik dari pemerintah pusat.
6. Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak seperti kunjungan Wakil Presiden dan pengurusan akta koperasi.
7. Kenaikan pembiayaan netto sebesar 1.196% yang berasal dari pemanfaatan sebagian SILPA Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, Bupati juga menanggapi berbagai saran dari fraksi seperti penertiban lalu lintas di sekitar RSUD, efisiensi belanja, pembangunan pertanian, pengawasan PLTA/PLTMH, pelestarian lingkungan, hingga pelaksanaan program 5 hari sekolah dan insentif tutor PAUD.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun. Semua masukan tersebut menjadi catatan penting bagi kami untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” tutup Bupati.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh semangat demokrasi, serta menjadi bagian penting dari proses pembahasan perubahan APBD TA 2025 yang akan dilanjutkan pada tahap pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD.
[ Editor- Smarth ]
