Mitramabes.com- Sumatra Utara, Medan- Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Plt. Kadis PUTR Kabupaten Batu Bara, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Jalan, Jembatan di Provinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan di Aula Inna 2 Hotel Grand Inna Lt. Dasar Jl. Balai Kota No. 2 Kesawan Medan, Rabu 14/05/2025.
Rakor dibuka langsung oleh Kepala BBPJN Sumut Stanley C.H. Tuapattinaja, S.T., M.T.
Dalam sambutannya Kepala BBPJN Sumut mengatakan bahwa untuk terbentuknya infrastruktur yang optimal, maka dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar daerah, swasta dan provinsi agar terciptanya pelaksanaan pembangunan yang maksimal.
“Untuk meningkatkan infrastruktur yang belum optimal maka diperlukan perencanaan yang baik, termasuk menentukan prioritas, target dan juga teknologi yang mutakhir untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas infrastruktur,” ujarnya.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN 001/D.6/02/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah TA. 2024, bahwa jumlah kegiatan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 26 kegiatan peningkatan jalan sepanjang 155,51 km dan tersebar di 20 kabupaten/kota salah satunya di Kabupaten Batu Bara yang rencananya untuk perbaikan jalan daerah terjadwal di jalan Desa Panjang – Petatal sepanjang 6,79 km.
Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur jalan di daerah, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas daerah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses fasilitas umum, pasar, dan layanan lainnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Sumut H. Surya B.Sc, Para bupati dan walikota se-Sumatera Utara.
Dengan meningkatnya aksesibilitas, Inpres Jalan Daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah dengan memfasilitasi perdagangan, pariwisata, investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. (Albs)
