BANTAENG, Mitramabes.com-
Sehubungan dengan Agenda Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng yang telah dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Tanggal 20 Februari 2025, oleh karena itu, selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Jabatan Bupati Bantaeng dirangkaikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Bantaeng) dalam rangka Penyampaian dalam Sambutannya Bupati Bantaeng Masa Jabatan 2025-2030 sekaligus Lepas Sambut dengan Pj.Bupati Bantaeng.
Bupati Bantaeng yang baru, M. Fathul Fauzy Nurdin, M.Ikom, dalam sambutannya dalam acara serah terima jabatan di ruang Paripurna DPRD Bantaeng, Senin 3/3/2025, memberikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar yang telah memberikan yang terbaik buat Bantaeng selama menjabat.
Serah terima jabatan PJ. Bupati Andi Abubakar ke Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin
Dalam Sambutannya, Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, M.Ikom, mengungkapkan bahwa pemerintah Daerah sebelumnya telah meninggalkan hutang sebesar 71 miliar rupiah.
Menanggapi hal ini, Bupati Fathul Fauzy, yang akrab disapa Uji, menekankan bahwa salah satu langkah untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan yang lebih cermat dan efisien.
“Sebagai Bupati baru, kami menerima warisan berupa hutang sebanyak 71 miliar rupiah dari pemerintah sebelumnya. Untuk itu, dalam mengelola anggaran ke depan, saya menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam mengalokasikan dana,” ujar Uji dalam pidatonya.
Instruksi tersebut, lanjut Uji, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mengefisiensikan anggaran dan memperketat pengeluaran negara. Bupati Bantaeng ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus lebih terfokus pada program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat.
“Program-program yang benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami akan lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.( Tim/UH )
