Pakkat- Mitramabes.Com.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama lintas sektoral menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan “Hari Pamungkas” fokus penanganan pencarian korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di Lumban Sihotang Desa Panggugunan Kecamatan Pakkat. Rakor itu digelar di Posko Tanggap Darurat Desa Panggugunan Kecamatan Pakkat, Senin 1 Desember 2025.
Ini sebagai langkah akhir penyelesaian total penanganan darurat bencana alam banjir dan longsor yang menimpa wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pencarian korban. Berdasarkan data, 2 lagi warga masih dikabarkan hilang dalam bencana alam tersebut.
Rakor diikuti Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, Basarnas, Kapolres Humbang Hasundutan Arthur Sameaputty, TNI-Polri dan berbagai instansi terkait.
Penanganan “Hari Pamungkas” fokus pada satu unit rumah warga dan area sekitarnya dan telah mendapatkan persetujuan langsung dari pemilik rumah. Lokasi tersebut dipilih karena secara teknis paling memungkinkan menjadi lokasi akhir korban melakukan aktivitas saat bencana terjadi.
Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh personil yang telah bertugas tanpa henti-hentinya, penuh semangat sejak awal bencana melanda. Dikatakan, besok akan dilakukan penambahan personil dan alat berat di seluruh sektor lapangan, dengan fokus pada penyelesaian area rumah warga, agar pelaksanaan “Hari Pamungkas” berlangsung optimal.
Kapolres Humbang Hasundutan juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas koordinasi yang baik selama enam hari pelaksanaan tanggap darurat. Dalam penanganan hari terakhir, besok, Polres Humbang Hasundutan akan menambah personel untuk mendukung percepatan penyelesaian operasi lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Nelwan Harahap menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kekompakan seluruh personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Humbang Hasundutan. Ia menyebut bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri serta seluruh unsur pendukung lainnya menjadi faktor penting keberhasilan.
“Kekompakan tim sangat luar biasa, kolaborasi berjalan dengan baik dan sangat solid. Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk salah satu daerah paling cepat dalam menentukan titik-titik posko darurat dan lokasi pengungsian atas bencana alam yang terjadi” ungkap Nelwan Harahap.
Dikatakan lagi, kecepatan penetapan posko pengungsian berdampak besar pada kelancaran penyaluran bantuan dan pelayanan kemanusiaan, sehingga para korban dapat menerima penanganan secara cepat, aman, dan terarah. Juga diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menunjukkan kesiapan memasuki tahap pasca bencana, mulai dari penyaluran bantuan lanjutan, pemulihan kebutuhan warga, hingga perencanaan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak. Terkait bantuan hunian, koordinasi lebih lanjut akan didiskusikan dengan instansi pemerintah pusat, sehingga pembangunan kembali rumah warga dapat terealisasi.
Nelwan Harahap menjelaskan lagi, masa tanggap darurat ditetapkan 7 hari, namun pemerintah daerah membuka peluang perpanjangan, jika proses pencarian korban dan penanganan dampak bencana belum selesai. Status tanggap darurat selama tujuh hari dan dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk dipulihkan sepenuhnya. Secara official, Tim SAR menghentikan operasi pencarian korban pada hari ke tujuh sejak kejadian. Namun secara reguler, Tim SAR terus memantau kondisi di lapangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Besok, apabila belum membuahkan hasil, tanggap darurat bisa diperpanjang sampai 9 Desember 2025.
[ Editor- Smarth ]
