INDRAMAYU MBS,— Guna meningkatkan kualitas kebijakan berbasis riset, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu, menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Kebijakan Tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Aula Bappeda-Litbang pada Rabu (21/05/2025) ini bertujuan memperkuat sumber daya manusia di bidang pengelolaan kebijakan, khususnya dalam penyusunan dokumen dasar kebijakan daerah.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Iin Indrayati. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang baik, terutama setelah melihat skor Indeks Kesiapan Kebijakan (IKK) Kabupaten Indramayu pada tahun 2023.
“Mudah-mudahan setelah ini, IKK kita dapat meningkat menjadi baik,” ujar iin Indrayati.
Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian, Mukhayat, dalam laporannya menyampaikan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 dan 2024 menunjukkan belum adanya kesiapan perangkat daerah serta standar dan kriteria yang jelas dalam penyusunan kebijakan publik.
“Dampak kebijakan harus didasarkan pada informasi yang komprehensif dan sesuai,” tegas Mukhayat, seraya mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam membuat naskah akademik dan naskah kebijakan.
Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN (Aparatur Sipil Negara) Nasional LAN RI, Jatinangor, yaitu Bayu Hikmat Purwana dan Henri Sinurat.
Bayu Hikmat Purwana menjelaskan secara rinci mengenai penulisan Naskah Akademik. Bayu menguraikan mulai dari struktur Naskah Akademik yang mencakup latar belakang, kajian teoretis dan empiris, analisis permasalahan, hingga rekomendasi kebijakan.
“Naskah Akademik adalah fondasi ilmiah yang kuat untuk setiap kebijakan. Tanpa dasar yang kokoh ini, kebijakan yang dihasilkan bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontra produktif,” papar Bayu.
Dia juga menekankan pentingnya data dan riset yang akurat dalam menyusun Naskah Akademik.
Sementara itu, Henri menjelaskan bahwa Policy Paper berfungsi sebagai jembatan antara hasil riset ilmiah (Naskah Akademik) dengan perumusan kebijakan yang praktis dan aplikatif.
“Dalam Policy Paper, kita harus mampu menerjemahkan temuan-temuan kompleks menjadi rekomendasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan,” jelas Henri.
Henri juga memberikan tips praktis mengenai gaya penulisan, penggunaan bahasa yang persuasif, serta cara menyajikan opsi-opsi kebijakan yang terukur.
Dengan penguatan SDM di bidang pengelolaan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
(Thoha)
