Bangunan Disamping Jalan Pasar Kisaran Digugat Ke PTUN, DPRD (RDP) Serta APH

Selasa, 4 Maret 2025 - 08:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitramabes.com- Sumatra Utara, Asahan- Jangan coba coba tutup Jalan Disamping Pasar Kisaran dan Merubah bentuk atau memugar bangunan Pasar Kisaran, karena Obyek Bangunan Pasar Kisaran sedang di proses gugatan secara Hukum Perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pidana di Mapolres Asahan, selain itu Proses Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ditangani Komisi C belum rampung dan belum menyimpulkan hasinya.

“Jika pihak lain ingin tetap memaksa dengan menutup jalan dengan dalih memugar bangunan dan membangun pagar, bisa saja situasi itu memancing suasana Pasar Kisaran menjadi memanas dan bangunan terancam berstatus Ilegal,” demikian dikatakan Ketua (Kesatuan Masyarakat Adat Melayu Kesultanan Asahan) OK Muhamad Rasyd SE, kepada wartawan, Senin 03/03/2025.

Tegas OK Rasyid lagi, “Soalnya gugatan warga Pasar Kisaran yang diwakili oleh Dian Marwa SH dan Zulkifli SH serta Sekutu, sudah melakukan sidang pada tanggal 6 /2 /2025 kemarin. Selain itu BPN belum memberikan Alas Hak yang diminta DPRD dalam RDP Kemarin.”

Diduga Persoalan Pasar Kisaran yang dulunya merupakan Terminal Bus Antar Kota dan Provinsi pada tahun 1980-1990, diduga merupakan Aset Pemkab Asahan yang saat ini diduga di tukar gulingkan yang penguasaan Fisiknya melalui proses ganti rugi yang diduga Ilegal.

Menurut OK Muhammad Rasyid, Penegak Hukum seperti Polri dan Jaksa harus bertindak cepat, sebab proses laporan masyarakat ke Penegak hukum telah dilakukan sejak lama, dalam hal Polri dan Jaksa harus Netral dan tetap memihak kepada Fakta Fakta dilapangan, “saya rasa Polri sudah bisa menentukan status laporan yang di adukan Masyarakat menjadi tingkat Penyidikan,” sebut OK Rasyid.

Kepada Badan Pemengola Aset tingkat Provinsi dan Pusat Jakarta supaya mengusut kasus ini agar terang, persoalan saling Klaim dapat diselesaikan dengan bijak.

Sementara itu sejumlah masyarakat pemerhati Aset Negara seperti BPN, DPRD Asahan juga Pemkab Asahan dapat terbuka dan memberikan klarifikasi khusus terhadap polemik ini, jika benar Aset itu milik pengusaha maka BPN harus menunjukkan buktinya. (Albs)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bupati Rohul Anton Akhir Tahun 2025 , Beri Kado Serahkan SK 1,608 Tenaga honorer.
63 Personel Polres Rokan Hulu Resmi Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Tanggung Jawab dan Profesionalisme.
Malam Tahun Baru, Bupati Bengkulu Utara Doakan Masyarakat Sejahtera
Keganasan Gajah Liar Semakin Menjadi, Dalam Penghalauan Gajah liar memakan Korban Jiwa 
Kapolres Lampung Tengah Pimpin Langsung Apel Kesiapan Pengamanan Malam Tahun Baru 2026
Refleksi Akhir Tahun, Polres Lampung Tengah Gelar Doa Bersama untuk Sitkamtibmas Aman Kondusif dan Korban Bencana
Polda Jambi Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Malam Tahun Baru 2026, Karo Ops Pastikan Personel Siaga di Titik Strategis
Polres Tebo Rilis Capaian Kinerja 2025 : Ribuan Kegiatan Preventif, Trend Laka Lantas Naik dan Sejumlah Kasus Menonjol Berhasil di Ungkap

Berita Terkait

Kamis, 1 Januari 2026 - 01:44 WIB

Bupati Rohul Anton Akhir Tahun 2025 , Beri Kado Serahkan SK 1,608 Tenaga honorer.

Kamis, 1 Januari 2026 - 01:41 WIB

63 Personel Polres Rokan Hulu Resmi Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Tanggung Jawab dan Profesionalisme.

Kamis, 1 Januari 2026 - 01:29 WIB

Malam Tahun Baru, Bupati Bengkulu Utara Doakan Masyarakat Sejahtera

Kamis, 1 Januari 2026 - 00:27 WIB

Keganasan Gajah Liar Semakin Menjadi, Dalam Penghalauan Gajah liar memakan Korban Jiwa 

Rabu, 31 Desember 2025 - 22:28 WIB

Kapolres Lampung Tengah Pimpin Langsung Apel Kesiapan Pengamanan Malam Tahun Baru 2026

Berita Terbaru

BENGKULU UTARA

Malam Tahun Baru, Bupati Bengkulu Utara Doakan Masyarakat Sejahtera

Kamis, 1 Jan 2026 - 01:29 WIB