Mempawah, Kalbar,- MitraMabes.com
Tim Monitoring Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalimantan Barat melalui koordinatornya, Budi Gautama, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mempawah atas respons cepat dan klarifikasi resmi terkait sorotan publik terhadap proyek rigid beton di Sungai Pinyuh.
Apresiasi tersebut diberikan setelah Tim Monitoring AWI Kalbar melakukan pengecekan langsung ke lapangan serta verifikasi dengan pihak dinas, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana proyek.
Faktor Penyebab Kerusakan
Salah seorang warga, Iskandar, menjelaskan bahwa kerusakan awal pada permukaan beton diduga dipicu oleh kondisi alam saat proses pengecoran.
> “Saat itu air sedang pasang dan badan jalan belum kering. Air asin diduga kuat merusak struktur beton,” ujarnya.
Klarifikasi Dinas Perkimtan
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah selaku PPK, Abdurrahman, S.T., M.T., memastikan bahwa pihaknya langsung menginstruksikan perbaikan.
> “Kami sudah meminta pelaksana untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan banjir dan kondisi alam,” tegasnya.
Abdurrahman menambahkan bahwa proyek masih dalam masa pemeliharaan, sehingga seluruh kewajiban perbaikan menjadi tanggung jawab penuh kontraktor.
> “Selama masa pemeliharaan, semua kerusakan adalah tanggung jawab pelaksana,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Erwin, Kabid Perkimtan, bersama konsultan pengawas dan pihak pelaksana turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi fisik serta memastikan langkah perbaikan sesuai kontrak.
Pengawasan dan PHO
Abdurrahman menegaskan bahwa sebelum proyek dinyatakan selesai melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO), pengawasan teknis, kualitas, dan kuantitas telah dilakukan berdasarkan laporan konsultan pengawas.
> “Jika di masa pemeliharaan ditemukan kekurangan akibat faktor pelaksanaan, kontraktor wajib memperbaikinya,” tandasnya.
Komitmen Pelaksana Proyek
Pihak pelaksana, CV. Margo Bhakti, dengan pagu anggaran lebih dari Rp199 juta yang bersumber dari DAU APBD Tahun Anggaran 2025, menyatakan siap melakukan seluruh perbaikan sesuai arahan dinas selama masa pemeliharaan.
Harapan dan Pengawasan Publik
Meskipun telah ada klarifikasi resmi, masyarakat tetap berharap pengawasan proyek pemerintah dilakukan secara aktif di lapangan, bukan hanya administratif. Warga juga meminta Bupati Mempawah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan.
> “Kami mendukung pembangunan untuk masyarakat kecil, tapi jangan asal jadi. Kalau mencari keuntungan, jangan mengorbankan kualitas,” ujar seorang warga.
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang dan seluruh proyek publik dapat dilaksanakan secara transparan, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi warga sekitar.(Sy Mossin/Tim)
