Jakarta, mitramabes.com. Arogansi kekuasaan di Kabupaten Banggai Laut akhirnya dibongkar. Deretan dugaan pelanggaran hukum oleh oknum pejabat aktif Pemkab Banggai Laut kini menyeruak ke permukaan setelah masyarakat resmi melayangkan laporan ke sejumlah lembaga tinggi negara: Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, kementerian terkait, bahkan langsung ke Presiden RI. (12 Juli 2025).
Laporan tersebut bukan sekadar bentuk aspirasi, melainkan tamparan keras terhadap oknum penguasa yang diduga menunggangi aksi massa demi membungkam media yang mengungkap praktik busuk mereka. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Banggai Laut disebut ilegal, dan disinyalir sebagai manuver intimidatif terhadap wartawan yang memberitakan dugaan penyimpangan kekuasaan.
Settingan Aksi dan Teror terhadap Media Alih-alih menyelesaikan persoalan secara elegan, oknum pejabat disebut malah mengarahkan aksi massa untuk menyudutkan media. Dengan mengklaim berita sebagai hoaks, aksi itu dituding kuat hanya sebagai upaya menekan dan bahkan ingin menangkap jurnalis. Semua ini terekam dalam laporan yang kini telah masuk ke meja hukum nasional.
Rakyat Melawan: Laporan Dilayangkan dengan Bukti Kuat
Perlawanan masyarakat tak main-main. Didampingi oleh pimpinan redaksi dari PRIMA (Persatuan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju), dua tim pelapor yakni Hermanius dan Ali Sopyan bersama rekan-rekannya mengantar langsung laporan ke berbagai institusi penegak hukum. Mereka membawa dokumen, rekaman, dan berbagai alat bukti.
“Ini bukan lagi soal daerah, ini soal bangsa. Pejabat yang semena-mena harus ditindak. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas salah satu pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan.
Desakan Serius untuk Penegakan Hukum
Ali Sopyan secara terbuka meminta KPK dan Kejaksaan Agung turun tangan cepat. Ia menegaskan laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan dana, jabatan, serta upaya menyesatkan opini publik melalui narasi anti-media. “Jika terbukti, pecat, proses, dan penjarakan! Jangan beri ruang bagi pembusukan kekuasaan,” tegasnya.
PRIMA: Kami Kawal Sampai Titik Terakhir
Pihak PRIMA melalui Herman dan Erik menegaskan tak akan melepas pengawalan kasus ini. “Kami di sini bukan cari sensasi, kami ingin hukum benar-benar hadir di tengah rakyat. Banggai Laut bukan zona bebas hukum,” tegas Herman.
Hermanius Burunaung menyatakan kedatangan mereka ke Jakarta dilengkapi data lengkap. “Kami tidak sekadar menuduh. Bukti kami solid. Ini sekaligus membuktikan, bahwa berita yang kami siarkan punya dasar hukum dan fakta, bukan karangan,” ujarnya.
Pesan Keras bagi Pejabat dan Mafia di Balik Kekuasaan
Sabar Manahan Tampubolon, perwakilan PRIMA lainnya, memberi peringatan keras: “Jika tak ada perubahan untuk rakyat, maka pelaporan adalah langkah final. Kami ingin Indonesia yang adil, bukan dikuasai mafia kekuasaan berkedok jabatan.”
Sebagai penutup, ia menegaskan: “Kami tidak anti pemerintah. Tapi kami tidak akan diam jika ada penyimpangan. Demi cita-cita Indonesia Emas, kami akan terus melawan para perusak sistem, siapa pun dia.”
(Sumber: media DP/Tim)
