Jambi-Mitramabes. (Jambi 4/1/2026)– kesejahteraan pekerja kembali dipertontonkan. Ratusan kru pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi turun ke jalan menuntut kenaikan gaji yang tak kunjung direalisasikan selama lima tahun terakhir. Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Jambi yang dinilai abai terhadap nasib pekerja garis depan kebersihan kota jambi.
Selama bertahun-tahun, para kru sampah bekerja dalam risiko tinggi, bersentuhan langsung dengan limbah dan ancaman kesehatan, namun upah yang diterima tak pernah mengalami penyesuaian. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut.
Akibat aksi tersebut, pelayanan pengangkutan sampah lumpuh di sejumlah kecamatan. Tumpukan sampah terlihat menggunung di berbagai titik, memicu keluhan warga dan menimbulkan ancaman serius terhadap kebersihan serta kesehatan lingkungan Kota Jambi.
Seorang perwakilan kru sampah dengan tegas menyatakan aksi ini bukan pilihan, melainkan puncak kekecewaan. “Kami sudah bersabar lima tahun. Kami hanya menuntut hak kami sebagai pekerja, bukan meminta belas kasihan,” ujarnya.
Salah satu kru pasukan orange lainnya (mr.A) yang kami minta keterangan juga menyampaikan adanya kejanggalan dan ketidak sesuaian dalam penggajian kami, kami hanya di hitung Rp. 60-RP. 65 rb perhari. Sedangkan untuk sopir Rp. 80 -Rp. 85 perhari, sedangkan BBM hanya di berikan 24 ltr/hari. Ini sangat ironis, tengasnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjamin kesejahteraan tenaga kebersihan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga wajah kota. Publik mendesak agar pemerintah tidak lagi menutup mata dan segera mengambil keputusan konkret, bukan sekadar janji normatif.
Namun sisi lain, kedatangan walikota jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. berpidato langsung di hadapan para pengunjuk rasa, akan segera mengevaluasi hal tersebut. Tegasnya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH maupun Pemerintah Kota Jambi belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini justru memperkuat kesan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja yang jasanya selama ini kerap dipuji, namun kesejahteraannya diabaikan begitu saja
(E.ros / Musa.s)
