BATURAJA, MITRAMABES COM FEBUARI 2026.—Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli OKU Bersatu menggelar aksi damai di halaman Kantor Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (12/2/2026). Kedatangan massa bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait buruknya kualitas distribusi beras bantuan dan dugaan pelanggaran regulasi pangan di wilayah OKU Raya.
Orasi di Halaman Kantor perum Bulog kabupaten OKU.
Aksi dimulai sejak pagi hari dengan pengawalan dari aparat keamanan. Koordinator aksi, Antoni Caniago dan Jepri, S.Pd, secara bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor. Mereka membawa empat poin tuntutan utama, di antaranya mendesak evaluasi mendalam terhadap kinerja Kepala Bulog OKU yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas Sehingga terjadi nya pendistribusian beras buruk .
“Kami hadir membawa suara masyarakat kecil. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluh karena beras yang mereka terima kualitasnya sangat rendah/buruk dan tidak layak konsumsi. Kami juga menuntut transparansi terkait kurang nya volume timbangan yang diduga tidak sampai 10 kg serta pengawasan ketat agar beras tidak jatuh ke tangan tengkulak,” tegas Antoni.
Audiensi: Bulog Sumsel Turut Hadir
Setelah melakukan orasi, perwakilan aliansi diterima masuk untuk melakukan audiensi.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bulog OKU yang didampingi oleh Perwakilan dari Kantor Wilayah Bulog Sumatera Selatan (Sumsel). Pihak manajemen Bulog menunjukkan sikap terbuka dan menyatakan bahwa kritik dari masyarakat adalah hal yang penting.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyaluran bantuan di Indonesia, jika beras bantuan pemerintah tidak layak konsumsi (rusak, bau, berjamur, atau tidak layak makan), seharus nya beras medium hingga medium plus atau beras SPHP ( Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan ) kualitas terjamin layak konsumsi yg di kelolah oleh bulok,pihak yang bertanggung jawab utama adalah Perum Bulog selaku pengelola penyalur, dengan pengawasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Sosial (Kemensos).
1.Pihak yang Bertanggung Jawab
. Perum BULOG: Bertanggung Jawab atas kualitas beras dari gudang hingga diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). BULOG berkewajiban mengganti beras yang rusak atau tidak layak konsumsi.
. Kementerian Sosial (Kemensos) Bertanggung Jawab atas data penerima bantuan.
2. Dasar Hukum (Undang-undang)
. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 19 ayat (1) menegaskan pelaku usaha (dalam hal ini penyalur/penyedia barang) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Masyarakat berhak mendapatkan pangan yang layak, sehat, dan sesuai standar.
. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.
. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2022: Mengatur tentang penyalur Candangan Beras Pemerintah.
3.mekanisme yang menerima beras tidak layak berhak melapor untuk mendapatkan penggantian. BULOG memastikan akan mengganti beras rusak meskipun sudah diserahkan secara resmi ke desa, selama terbukti beras tersebut tidak layak dari sumbernya.
4.Jika terbukti ada kesengajaan menyalurkan beras rusak, pihak terkait dapat dikenakan sanksi sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU Tipikor. Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras bansos tidak boleh menggunakan beras rusak.
Apa yang harus dilakukan?
Masyarakat segera melapor kepada petugas desa/kelurahan atau pendamping sosial agar beras dapat ditukar dengan yang baru.
“Kami sangat menghargai aspirasi dari rekan-rekan Aliansi Masyarakat Peduli OKU Bersatu. Hal-hal yang kurang baik yang disampaikan tadi, itu menjadi masukan berharga bagi kami untuk berbenah dan memastikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi,” ujar Kepala Bulog OKU di dampingi perwakilan Sumsel.
Ancaman Aksi ke Palembang dan Jakarta
Meski audiensi berjalan lancar, Antoni Caniago menegaskan bahwa aliansinya tidak akan berhenti begitu saja jika tidak ada perubahan nyata di lapangan. Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan kualitas dan tindakan tegas terhadap oknum yang bermain,( dugaan ada nya oknum yang bermain dalam pengadaan beras sehingga beras kualitas rendah bisa masuk di perum Bulok ) kami pastikan akan menggelar aksi yang jauh lebih besar.
Kami tidak ragu untuk mendatangi Kantor Wilayah Bulog Sumsel di Palembang, bahkan kami siap bertolak ke Bulog RI di Jakarta untuk melaporkan bobroknya pengelolaan pangan di daerah kami,” tegas Antoni dengan nada instruktif.
Apresiasi untuk Polres OKU
Di penghujung aksi, Antoni juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) OKU.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres OKU dan seluruh jajaran personel yang bertugas. Berkat pengawalan yang humanis dan profesional dari rekan-rekan kepolisian, aksi damai ini dapat berjalan tertib sehingga aspirasi kami tersampaikan dengan baik,” pungkasnya.
Aksi berakhir dengan tertib dan massa membubarkan diri dengan pengawalan pihak kepolisian, sembari menunggu langkah nyata dari pihak Perum Bulog dan tindakan aparat penegak hukum ( APH ) terhadap dugaan ada aknum bermain dalam pengadaan beras.* (BERSAMBUNG)
Red (Jhony/tim) Mitramabes Com.
