Pengamat: Sekolah Swasta Wajib Menjadi Perhatian Pemkot Pontianak

Minggu, 16 Juni 2024 - 23:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitramabes.Com.Pontianak Kalbar Dari kacamata pengamat kebijakan publik Dr Herman Hofi Munawar saat ini kondisi sekolah swasta 5 tahun terakhir ini semakin memprihatinkan dan  terancam banyak sekolah swasta  akan gulung tikar.

Menurut Herman Hofi kepada awak cimedia Minggu 16 Juni 2024 Wib, Penurunan peserta didik  di beberapa sekolah swasta sangat signifikan dan perlu perhatian khusus pemerintah daerah khusus nya Pemkot Pontianak Provinsi Kalbar.

Terang Hofi,’ Jika sekolah swasta tutup, maka tidak sedikit guru dan staf Administrasi tenaga sekuriti  akan terancam kehilangan pekerjaan alias menganggur.

Oleh karena itu, permasalahan ini harusnya dipikirkan oleh pemkot pontianak, Karena cukup banyak guru honor yang akan menganggur. Dan yang lebih memprihatinkan lagi  guru yang sudah sertifikasi juga akan terancam tidak dapat sertifikasi lagi.

Oleh sebab itu Pemkot pontianak tidak boleh  masa bodoh dengan situasi ini. Seharusnya ada win win solution sehingga sekolah swasta tetap hidup dan masyarakat bisa menikmati pendidikan dengan biaya yang ringan dengan fasilitas yang memadai.

Terkait dengan hal tersebut pemkot  pontianak dapat melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemkot pontianak dengan sekolah swasta

Padahal kita ketahui sejumlah sekolah swasta di Kota Pontianak ini  kualitas pendidikannya tidak kalah dengan sekolah negeri yang ada di sejumlah wilayah di kota Pontianak.

Bahkan prestasi berskala nasional sebagian besar  di dominasi sekolah  swasta bukan sekolah negeri, jadi dalam hal adu kualitas Sekolah Swasta dengan Sekolah Negeri , Sekolah Swasta tidak kalah bagusnya dan banyak memberikan kontribusi anak anak didik nya yang berkualitas dan mampu membawa nama dunia pendidikan sekala nasional.

Animo masyarakat  untuk masuk pada Sekolah negeri  bukan karena  kualitas tapi karena persoalan standar biaya  sekolah negeri jauh lebih rendah dan terjangkau.

Biaya Sekolah swasta memang lebih tinggi  dari negeri bahkan  negeri  zero cost   hal ini  dikarenakan ada tunjangan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sementara Sekolah swasta  sumber utamanya adalah dari siswa.

Oleh karena  itu pemkot pontianak  harus  ada agenda  yang jelas  dan terukur agar  sekolah swasta mejadi elternatif  untuk melaksanakan kewajiban pemerintah  terhadap belajar 12 tahun baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam  waktu  dekat ini pemkot akan menyelengarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemkot.

Pemkot pontianak  harus menegakkan aturan, sanksi atau hukuman yang tegas bagi sekolah yang kedapatan menerima siswa melebihi jumlah rombongan belajar (rombel).

Penambahan rombel ini harus memperhatikan kesanggupan sekolah  dalam melaksanakan proses pendidikan. Rasio perbadingan siswa dengan jumlah guru harus menjadi perhatian.  Jika  jumlah guru tidak  memadai jika dibandingkan dengan jumlah siswa maka proses pendidikan tidk akan berjalan dengan normal.

Kalau ditemukan jumlah siswa dalam kelas yang lebih dari ketentuan maka harus ada sanksi tegas bagi sekolah terkait.  penegakkan hukum atau sanksi tegas. Ketentuan rombel harus dilaksanakan sesuai aturan.

Dinas Pendidikan  harus memastikan tidak ada sekolah yang melebihi rombel yang sudah ditentukan.

Jangan sampai praktik seperti menggunakan laboratorium, perpustakaan dan ruang tambahan lainnya untuk menambah kelas baru.

Hal ini tidak boleh dilakukan sekolah, sebab akan merusak  sistem pendidikan  di sekolah.

Oleh sebab itu Koutanya harus dipastikan sejak awal dan masing2 sekolah. Negeri sudah mengetahui koutanya.

Apabila PPDB sudah selesai maka sebaiknya tidak dibuka kembali karena alasan belum memenuhi kuota hal ini menunjukkan lemah dalam perencanaan PPDB. Membuat gelombang kedua dalam  PPDB  dan melebihi kouta telah melanggar  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Selain itu, pihak Sekolah Swasta pun harus juga mengevaluasi diri agar kwalitas pendidikan nya bagus. Sekolah swasta harus bisa menanamkan  trush pada masyarakat.

Sekolah yang tidak mau “berlari”   mengejar perubahan maka  akan tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah yang ikut berlari  menuju perubahan yang lebih baik.

Harus  bisa  “memasarkan” sekolahnya. Sekolah swasta  harus bisa membagun brending. Jangan  hanya duduk diam saja harus kreatif  dan inovatif tegas Hofi.(Hamidi Mbs)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

PRESIDEN RI LAUNCHING KELEMBAGAAN KDMP SECARA NASIONAL, BUPATI SAMOSIR MINTA SELURUH KOPERASI SEGERA BEROPERASI
POLRES SAMOSIR GELAR PATROLI PRESISI ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS SAAT LIBUR PANJANG
Polres Samosir Gelar Gaktibplin Pengecekan HP Personel, 10 Anggota Terdeteksi Terkait Situs Judi Online
Wakil Bupati Pakpak bharat membacakan pidato nota jawaban Bupati Dalam sidang Paripurna DPRD Pakpak bharat.
Wakapolres Aceh Tengah Pimpin Pemakaman Tradisi Kepolisian Alm. Bripda Mhd Rieza Fahlevi
Hari ke-8 Ops Patuh, Polres Aceh Tengah Catat 95 Tilang dan 164 Teguran, Kasat Lantas Imbau Tertib Berlalu Lintas
PSTI Bengkalis Kirim 9 Atlet Sepak Takraw Putri Asal Pangkalan Nyirih untuk Seleksi POPNAS XVII Riau
Sopir Ambulans Tak Digaji 3 Tahun, Warga Laporkan Dugaan Korupsi Dana Tambang di Desa Pagintungan

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 21:04 WIB

POLRES SAMOSIR GELAR PATROLI PRESISI ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS SAAT LIBUR PANJANG

Senin, 21 Juli 2025 - 20:54 WIB

Polres Samosir Gelar Gaktibplin Pengecekan HP Personel, 10 Anggota Terdeteksi Terkait Situs Judi Online

Senin, 21 Juli 2025 - 20:33 WIB

Wakil Bupati Pakpak bharat membacakan pidato nota jawaban Bupati Dalam sidang Paripurna DPRD Pakpak bharat.

Senin, 21 Juli 2025 - 18:35 WIB

Wakapolres Aceh Tengah Pimpin Pemakaman Tradisi Kepolisian Alm. Bripda Mhd Rieza Fahlevi

Senin, 21 Juli 2025 - 16:17 WIB

Hari ke-8 Ops Patuh, Polres Aceh Tengah Catat 95 Tilang dan 164 Teguran, Kasat Lantas Imbau Tertib Berlalu Lintas

Berita Terbaru

{

NASIONAL

Pemdes Titi Akar Salurkan BLT-DD Tahap Tiga untuk 46 KPM

Senin, 21 Jul 2025 - 21:09 WIB