Pondok Tenggah (sergai)MBS- Dengan seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu masyarakat tentang informasi pelayanan publik dari pemerintah sangatlah besar. Peran serta, baik itu individu maupun kelompok serta pemerhati sosial, dalam hal keterlibatan dan pengawasan dana publik yang dikelola pemerintah, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih atas.
Seringkali muncul persepsi bahwa banyak kendala ketika masyarakat mempertanyakan salinan APBDES atau pun dokumen resmi pemerintah kadang sangatlah sulit dan tidak bisa di akses.
Berangkat dari fenomena tersebut pentingnya masyarakat menyadari bahwa salinan APBDES dan dokumen penunjang lainnya merupakah dokumen publik yang dapat diakses oleh siapapun dan merupakan hak warga negara untuk mendapatkannya.
Landasan hukum dari hal ikhwal di atas adalah Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Roh dari lahirnya UU KIP (UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) adalah sebagai pondasi hukum yang berkaitan dengan:
Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.
Namun justru yang terjadi di Kantor Kepala Desa Pondok tengah Kecamatan pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara sudah dipenghujung tahun anggaran 2023 belum juga terpampang papan informasi publik terkait Dana Desa (DD) tahun 2023
Ini menjadi pertanyaan besar kenapa tidak terpasang papan informasi publik di kantor desa tersebut,dan kepada Dinas PMD Kabupaten maupun Kecamatan meninjau langsung ke Kantor Kepala Desa pondok tengah Kecamatan Pegajahan kabupaten Serdang Bedagai
Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Yang pertama diatur dalam pasal 24 UU tersebut yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan.
Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).(sopiyan)
