Medan/MBS- Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi menjadi pembicara pada talkshow yang dilaksanakan Tribun Medan dengan tema ‘Bersandar pada Negara Wujudkan Kolaborasi Presisi untuk Terciptanya Pemilu Damai 2024 dan Bermartabat Tanpa Hoaks, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Senin (6/11/2023).
Hadir dalam kegiatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi secara daring, Kepala Staf Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal dan CEO Tribun Network Dahlan Dahi.
Kemudian Ketua KPU Sumut Arifin Siregar, Ketua Bawaslu Sumut Suhadi Situmorang, Anggota Dewan Pers Paulus Agung Kristianto.
Tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD Sumut, Paul Baja Siahaan, tim pemenangan Prabowo-Gibran Sumut, Sugiat dan tim pemenangan Anies-Muhaimin Iskandar Sumut, Rahudman Harahap.
Dalam materi sambutannya, Irjen Agung mengajak seluruh lapisan masyarakat turut mensukseskan Pemilu 2024.
Kata jenderal bintang dua ini pemilu damai harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk media massa.
Media massa dinilai penting karena memberikan informasi lalu memunculkan persepsi di tengah masyarakat.
Kemudian, persepsi inilah yang kemudian akan berkembang dan terus menjadi konsumsi.
“Pemilu damai, harus kerja bareng seluruh lapisan masyarakat, lembaga negara, pemerintah, masyarakat dan media. Kenapa media penting, karena mengantar informasi. Karena informasi memunculkan persepsi jadi bagaimana kita mendorong informasi, dan ketika ada problem harus ada solusi,” kata Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi.
Agung mengatakan, pada pemilu 2019, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang kemudian menjadi polarisasi.
Tapi tahun ini hingga tahun 2024, polarisasi sudah berkurang karena masyarakat dinilai sudah bijak.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, ujaran kebencian, berita bohong dan sebagainya menumbuhkan kerukunan masyarakat.
“Pada tahun ini sudah berkurang. Karena masyarakat kita juga sudah terus meningkat kecerdasan dan kesadarannya. Untuk itu perlu edukasi dengan masyarakat. Karena itu perlu kerja sama antar media, lembaga pemerintah dan pendidikan, ahli peneliti, kerjasama internasional dan masyarakat,” tambah Agung.
Meski begitu, Agung menyampaikan di tengah meluasnya arus informasi saat ini, tantangan lain dalam menghadapi pemilu juga mesti dikelola.
Salah satunya persoalan hoaks atau berita bohong. Agung menyebutkannya, hoaks menimbulkan permasalahan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran etika dan integritas.
Apalagi, sebut Agung, saat ini media informasi di Indonesia sangat banyak. Karena itu, Agung meminta agar media bisa menjadi lembaga yang menyaring berita yang keliru.
“Sekarang 18 ribu media saat ini bagaimana media mengelola informasi untuk melawan hoaks. Begitu juga media sosial bagaimana dapat dikelola dengan baik. Karena pemilu ada untuk menentukan pemimpin, karena negara perlu seorang pemimpin, karena itu negara harus menghasilkan pemimpin melalui pemilu,” tuturnya.(sopiyan)
