KAB.OKU TIMUR, MITRAMABES COM.–Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Jayapura kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Provinsi Sumatra Selatan (SUMSEL). Akui pemangkasan dana menu makanan bergizi gratis (MBG), seperti menu.
Keluhan muncul setelah menu MBG yang di terima anak-anak dinilai kurang layak dari segi porsi dan penyajian.Beberapa orang tua menyampaikan bahwa Mereka bukan tidak bersyukur atas adanya program tersebut, namun berharap kualitas makanan yang diberikan dapat lebih diperhatikan.
Siswa TK sampai siswa SD kelas 3, nominal menu hanya 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan siswa SD kelas tiga sampai siswa SMA hanya nominalnya hanya sebesar 7.000,- (Tuju Ribu Rupiah).
Menurut Pengki, selaku pengelola SPPG terjadinya pemotongan di sebabkan tekanan dari pihak kordinator wilayah (Korwil). Korwil yang menentukan SPPG belanja menu yang tidak boleh melebihi anggaran yang telah di tentukan.
Pihak SPPG, tidak boleh belanja melebihi dari 23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta) anggaran yang di tentukan korwil.
“Sementara kapasitas penerima manfaat, di Kecamatan Jayapura melebihi anggaran yang di tetapkan korwil. Kami sebagai pengelola SPPG mengikuti aturan korwil. Sehingga terjadi pemotongan nominal menu yang di distribusikan,”papar pengki.
Lanjut pengki, kami pengelola SPPG paham kesalahan sajian menu MBG yang di salurkan setiap hari. Tapi sangat kami sayangkan pengelola SPPG tidak bisa melanggar aturan Korwil, sehingga terjadilah pengurangan menu MBG.
Masih dikata pengki, selain ada aturan Korwil. Belanja di pasar martapura tidak ada harga eceran tertinggi (HET) untuk acuan belanja menu MBG.
“Terkesan pihak pengelola pasar, tidak berjalan kepengurusannya sehingga SPPG belanja menu MBG tidak efektif menentukan harga komoditi sayuran,’Ungkapnya pengki.
Pengki juga menegaskan, terkait pengelolaan yang sudah berjalan beberapa bulan jika memang ada kerugian negara pengelola SPPG siap mengembalikan kerugian negara selama berjalannya pendistribusian MBG di kecamatan Jayapura.
“Jika tim audit BPK menemukan ada kerugian negara, pihak SPPG siap bertanggung jawa pengembalian uang kerugian Negara ,”tantang pengki kepada media ini.
Tegas pengki jika pihak wali murid ,Guru maupun Pemerintah desa ada yang gak suka terkait menu MBG kami kenapa tidak lapor ke kami dan kami siap menerima Audiensi terbuka kami siap hadirkan semua staf yang terlibat baik pihak Badan Gizi Nasional, kirim surat resmi ke kami jika memang di temukan menu yang kami sajikan tidak layak untuk kedepan kami siap memperbaiki, “Jelasnya.
Maka masyarakat berharap dengan adanya pemberitaan ini kepada pihak instansi Pemerintahan terkait untuk mengambil langkah tegas dengan adanya Dugaan Korupsi yang di lakukan pihak SPPG Kecamatan Jayapura.*
(Jhony/tim) Mitramabes Com.
