Pontianak, Mitramabes.com – Kamis (26/2/2026)
Gelombang aksi mahasiswa kembali menggema di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Aliansi Kalbar Menggugat yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa turun ke jalan menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.
Aksi yang berlangsung di Kota Pontianak itu sempat diwarnai dinamika saat massa meminta audiensi digelar di ruang yang lebih representatif agar seluruh peserta dapat mengikuti jalannya dialog. Setelah sempat terjadi dorongan, pertemuan akhirnya dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kalbar.
MBG Dinilai Belum Responsif terhadap Kondisi Daerah
Dalam forum audiensi, mahasiswa menilai program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik daerah.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa kebijakan berskala nasional tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa penyesuaian kondisi lokal.
“Dapur di Kalimantan tentu berbeda dengan di Jawa atau Papua. Kalau dipaksakan seragam, implementasinya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan ketidaktepatan pengelolaan program di lapangan. Menurutnya, semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi tujuan awal program harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar formalitas administratif.
Mahasiswa turut meminta pelibatan ahli gizi, tenaga kesehatan, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan MBG agar penanganan stunting dilakukan secara komprehensif dan tepat sasaran.
Soroti Reformasi Polri dan Dugaan Kekerasan Aparat
Selain isu MBG, massa aksi juga menyoroti persoalan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat serta mendesak penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
“Jika ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan,” tegas salah satu orator.
Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Jadi Tuntutan Utama
Isu kesejahteraan guru honorer menjadi sorotan tajam dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai rendahnya honor guru mencerminkan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Saiful, perwakilan massa lainnya, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah fondasi. Kalau guru tidak sejahtera, bagaimana kualitas generasi ke depan bisa dijamin?” katanya.
Infrastruktur, Kesehatan dan Lingkungan
Mahasiswa juga mengangkat persoalan infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten yang dinilai memprihatinkan dan membahayakan keselamatan warga. Mereka meminta pemerintah daerah lebih serius dalam pembangunan dan perbaikan akses jalan.
Tak hanya itu, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan deforestasi di Kalimantan Barat turut menjadi perhatian. Aliansi menuntut langkah tegas terhadap tambang ilegal yang merusak lingkungan serta berdampak pada kehidupan masyarakat.
DPRD Janji Kawal Aspirasi
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dan menyatakan perlunya evaluasi.
Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian aspirasi secara bergantian dari perwakilan aliansi. Di akhir audiensi, DPRD Kalbar berkomitmen no untuk menindaklanjuti serta mengawal aspirasi mahasiswa agar menjadi bahan evaluasi kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.(Sy.Mohsin)
