Taput-Mitramabes.com .
Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Fransiskus Heriyanto Harum, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang. Hadir pula unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Dana desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa,” tegas Bupati.
Bupati menyampaikan bahwa aparatur desa dituntut semakin adaptif dalam perencanaan dan peningkatan kualitas pelaporan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan dalam menjaga akuntabilitas. Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama guna memperkuat pemahaman regulasi dan mencegah kesalahan administratif.
Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech Anggota Komisi XI DPR RI serta pemaparan dan diskusi bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemerintah desa semakin siap mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
[. Editor-Smarth. ]
