KAMPAR, RIAU, MBS. Di tengah kelesuan empati korporasi yang kerap hanya mengeruk kekayaan bumi Lancang Kuning, CV. Maduma muncul sebagai antitesis. Perusahaan ini secara resmi diganjar Sertifikat Piagam Penghargaan atas dedikasi nyatanya dalam aksi Bakti Sosial (Bansos) yang baru-baru ini mengguncang kesadaran publik di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.(23/02/2026).
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Ramadhan Gulo, Bendahara Pers Keadilan Tapung Hulu, mewakili Ketua organisasi, di hadapan saksi mata yang melihat langsung jejak nyata kolaborasi sektor swasta dan insan pers.
Penyerahan piagam ini bukan sekadar urusan kertas dan bingkai. Ini adalah pesan keras bagi perusahaan-perusahaan raksasa di Kampar yang selama ini “tidur” dan menutup mata terhadap kondisi sosial masyarakat. Bersama Toko Gebyar, CV. Maduma dinilai sebagai entitas yang memiliki “darah kemanusiaan” dengan mendukung penuh agenda sosial yang digagas oleh Insan Pers Keadilan Tapung Hulu.
“Kami tidak butuh janji manis di atas kertas. Apa yang dilakukan CV. Maduma adalah bukti bahwa nurani perusahaan itu masih ada. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen CV. Maduma atas andil besarnya dalam Bansos di Desa Bukit Kemuning. Namun ingat, ini bukan akhir. Tahun depan, kami menantang CV. Maduma untuk kembali turun gunung, memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi masyarakat Tapung Hulu. Konsistensi adalah kunci, bukan sekadar gaya-gayaan sekali jalan.”
“Penghargaan ini merupakan beban moral sekaligus kehormatan bagi kami. Bagi manajemen CV. Maduma, kehadiran kami di tengah masyarakat melalui kegiatan Bansos bersama rekan-rekan pers bukan untuk mencari nama, melainkan kewajiban mutlak. Kami berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi di Tapung Hulu dan siap menyambut kolaborasi kemanusiaan berikutnya demi kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional kami.”
Aksi nyata CV. Maduma dan Insan Pers Keadilan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi perusahaan-perusahaan lain di wilayah Tapung Hulu yang masih asyik menghitung laba tanpa peduli pada duka rakyat di sekitar pagar perkebunan mereka.
Publik kini menanti, kapan pemerintah daerah bersikap tegas melalui kebijakan yang mampu ‘memaksa’ seluruh korporasi menjalankan tanggung jawab sosialnya secara transparan, bukan sekadar pelengkap laporan tahunan. Jika perusahaan sekala CV saja mampu berbuat nyata, lantas apa alasan perusahaan besar lainnya untuk terus bersembunyi di balik regulasi yang tumpul? Jangan sampai rakyat berkesimpulan bahwa pemerintah hanya berpihak pada pemilik modal, sementara urusan perut rakyat hanya diserahkan pada segelintir perusahaan yang masih memiliki hati nurani.
Editor: TR Waruwu MBS.
Sumber : Pers Keadilan Tapung Hulu
