MITRA MABES .COM//JAKARTA — Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Dugaan selisih penyerapan anggaran hingga isu pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan mengguncang kredibilitas pengelolaan program yang seharusnya menjadi harapan peningkatan gizi masyarakat Indonesia,Minggu(15/2/2026).
Polemik mencuat setelah muncul perbedaan signifikan antara klaim penyerapan anggaran yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan data resmi pemerintah. Kepala BGN dikabarkan menyebut realisasi anggaran telah mencapai 90 persen, namun data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia justru menunjukkan angka sekitar 60 persen.
Selisih mencolok tersebut memicu kecurigaan publik dan gelombang kritik keras terhadap transparansi pengelolaan anggaran negara.
Demonstrasi Meledak, Mahasiswa Turun ke Jalan
Ketegangan memuncak saat Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pecinta MBG menggelar aksi demonstrasi di kantor BGN, Jakarta, Selasa (10/02/2026). Mereka menuntut penjelasan terbuka terkait dugaan ketidaksinkronan data anggaran serta isu praktik pungli dalam proses pembukaan dapur MBG.
Dalam aksinya, massa menyuarakan kekecewaan dan menilai pengelolaan program strategis nasional ini tidak transparan.
“Program ini menggunakan uang rakyat. Kami menuntut keterbukaan, bukan angka yang membingungkan dan terkesan ditutup-tutupi,” tegas salah satu perwakilan massa dalam orasinya.
Dugaan Pungli dan Percaloan, Kepercayaan Publik Terancam
Tak hanya soal angka, demonstran juga mengungkap dugaan adanya praktik pungutan liar, percaloan, hingga indikasi suap dalam proses aktivasi dapur MBG.
Situasi semakin memicu tanda tanya setelah pendaftaran mitra dapur MBG dilaporkan ditutup tanpa penjelasan yang transparan. Kondisi ini dinilai membuka celah praktik tidak sehat dan merugikan masyarakat yang ingin berpartisipasi secara resmi.
Lebih memprihatinkan, di sejumlah daerah seperti Tambun Utara, masih ditemukan kelompok rentan—mulai dari siswa sekolah dasar, santri pesantren, ibu hamil, lansia, hingga peserta posyandu—yang belum menerima manfaat program tersebut.
Media Sulit Dapat Klarifikasi, Pejabat BGN Bungkam
Upaya konfirmasi dari awak media juga dilaporkan menemui jalan buntu. Bahkan, salah satu pejabat BGN disebut memblokir nomor wartawan yang mencoba meminta klarifikasi.
Sikap tertutup tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola program bernilai triliunan rupiah itu.
Publik Desak Audit dan Transparansi Total
Kini, tekanan publik terhadap BGN semakin kuat. Demonstran dan aktivis mendesak:
Audit terbuka penggunaan anggaran MBG
Klarifikasi resmi terkait selisih data penyerapan anggaran
Pengusutan dugaan pungli, percaloan, dan praktik suap
Transparansi penuh dalam proses penunjukan dan pendaftaran mitra dapur
Program MBG yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini berada di persimpangan. Kepercayaan publik menjadi taruhan besar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN belum memberikan pernyataan resmi terkait perbedaan data anggaran maupun tudingan dugaan praktik menyimpang tersebut.
Publik kini menunggu jawaban tegas: apakah ini sekadar persoalan administrasi, atau indikasi masalah serius dalam pengelolaan anggaran rakyat?
(Jhony)
