MitraMabes.com
Pagaralam -SUMSEL
Menumpuknya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah dinas strategis Pemerintah Kota pagaralam menuai sorotan tajam dari ketua DPC Akpersi ( Asosiasi keluarga pers Indonesia) pagar Alam Bahtum Alfian, S.H⁰
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan Wali Kota pagaralam, dalam memperkuat kepemimpinan birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Ketua DPC AKPERSI menyampaikan keprihatinannya, atas kekosongan pejabat definitif setingkat eselon II yang dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, dinas-dinas strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, justru dipimpin oleh Plt dengan kewenangan terbatas.
“Plt itu sifatnya sementara, tapi yang terjadi di Kota pagaralam justru seolah dinormalisasi. Ini bukan persoalan teknis semata, ini soal komitmen kepemimpinan,” tegas Bahtum sapaan akrabnya kepada Wartawan rabu malam (11/2).
Dikatakan pula oleh Bahtum mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting, yang hingga kini masih kosong pejabat eselon II atau belum memiliki kepala dinas definitif, antara lain, Dinas PUTR
Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Koperasi dan Damkar dan RSUD Besemah
Menurut Bahtum Alfian, S H Ketua DPC Akpersi pagaralam, dinas-dinas tersebut merupakan tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan kota. Mulai dari pembanguna fisik,tata ruang, transportasi, pendapatan dan kesenjatran masyarakat daerah. Ketika jabatan strategis ini tidak diisi secara definitif, maka perencanaan kebijakan, eksekusi program dan akuntabilitas anggaran berpotensi melemah.
“Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa maksimal jika dinas vital tidak memiliki nahkoda yang memiliki kewenangan penuh? Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi menyangkut hak-hak dasar warga Kota pagaralam ” lanjutnya.
Bahtum juga menilai, kondisi itu berbahaya bagi tata kelola pemerintahan. Kekosongan jabatan struktural membuka ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, yang berpotensi memicu maladministrasi hingga praktik korupsi.
“Ketika tanggung jawab tidak jelas dan kewenangan terbatas, pengawasan menjadi lemah. Ini situasi yang rawan disalahgunakan,” tegas Ketua DPC Asosiasi keluarga pers Indonesia pagar Alam gemas.
Oleh karena itu,kami mendesak Wali Kota pagaralam untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan, dengan mengisi jabatan eselon II secara definitif melalui mekanisme yang profesional dan berbasis meritokrasi. Bahtum menegaskan, pengisian jabatan harus mengedepankan integritas, kompetensi dan rekam jejak, bukan kepentingan politik maupun kompromi kekuasaan.
“Jika Wali Kota serius memimpin, maka jajaran birokrasi pelayanan masyarakat harus diperkuat. Jangan biarkan Plt menumpuk di dinas strategis sementara rakyat menunggu pelayanan yang pasti,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, sebagai lembaga kontrol sosial secara tegas memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong keterlibatan publik, agar Pemerintah Kota pagaralam bertanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada kepentingan warga.
Dpc AKPERSI pagar alam
