TAPUNG HULU, MBS. Aroma tak sedap dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana sertifikasi guru di UPT SDN 034 Kusau Makmur (Tapung Hulu) terus memanas. Di tengah sorotan tajam publik, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Helmi, akhirnya angkat bicara dan menjanjikan tindakan tegas terhadap oknum yang bermain-main dengan hak guru.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul tudingan bahwa setiap pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) di sekolah tersebut diduga dikuti sebesar Rp250.000. Hal ini sontak memicu reaksi keras karena dianggap melanggar aturan Ombudsman RI dan regulasi tentang kesejahteraan tenaga pendidik.
Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, menegaskan tidak akan menoleransi jika praktik tersebut benar-benar terjadi. Ia menilai pemotongan hak guru adalah pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku.
“Jika benar kegiatan (kutipan) tersebut dilakukan oleh Tiurida Tobing, maka hal tersebut sudah jelas menyalahi aturan!” tegas Helmi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan investigasi internal.
“Saya akan memerintahkan Kepala Bidang (Kabid) terkait untuk segera menelusuri kebenaran informasi itu. Kita pastikan semua berjalan sesuai prosedur,” imbuhnya.
Setelah sempat sulit dihubungi, Kepala Sekolah SDN 034 Kusau Makmur, Tiurida Tobing, M.Pd, akhirnya memberikan klarifikasi melalui pesan elektronik WhatsApp. Dalam penjelasannya, Tiurida membantah adanya praktik pemotongan tersebut dengan alasan teknis terkait jumlah penerima sertifikasi di sekolahnya.
“Di UPT SDN 034 Kusau Makmur, baru saya sendiri yang sertifikasi. Baru tahun 2025 ada satu orang guru saya yang lulus sertifikasi dan satu orang guru PAI, kemudian menyusul lagi satu orang guru PAK,” terang Tiurida dalam pesan tertulisnya.
Terkait guru PAI dan PAK, Tiurida menegaskan tidak mengetahui perihal pencairan dana mereka. “Saya tidak pernah tahu apakah mereka sudah menerima uang sertifikasinya atau belum, karena saya pun tidak ada urusannya dengan Guru PAI dan PAK. Mereka sudah ada link langsung ke Depag,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ada satu guru lagi yang lulus sertifikasi pada Desember 2025, namun dana tersebut belum cair karena status administrasi yang belum valid.
Kejanggalan yang Perlu Didalami
Meski Kepsek telah memberikan klarifikasi, publik tetap mendesak agar Disdikpora Kampar melalui Bidang terkait tetap melakukan audit investigatif. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada tekanan atau “pengkondisian” terhadap guru-guru yang baru lulus sertifikasi di masa mendatang, serta memastikan transparansi pengelolaan dana di lingkungan sekolah tersebut.
Sesuai aturan, segala bentuk kutipan terhadap dana TPG, apa pun alasannya baik untuk uang lelah maupun administrasi adalah tindakan ilegal yang dapat berujung pada sanksi disiplin PNS berat hingga jeratan pidana korupsi.
Sumber: media pers keadilan.
Editor: TR Waruwu MBS.
