JAKARTA — MBS
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat rapat koordinasi nasional yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026.
Rapat koordinasi ini mempertemukan Polri dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara.
Forum lintas sektor ini dirancang untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.
Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Brigjen Langgeng menyebut rapat ini sebagai momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi nasional ketahanan pangan.
“Pada tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak, dan capaian ini harus kita jaga bahkan kita tingkatkan,” ujar Brigjen Langgeng.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang konsisten dijalankan.
Memasuki tahun 2026, Polri menargetkan penguatan sistem yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada petani.
Di sisi hulu produksi, persoalan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi petani jagung.
Polri kemudian mengambil peran sebagai fasilitator akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat.
Melalui kerja sama dengan Himbara, kelompok tani jagung difasilitasi untuk memperoleh pembiayaan perbankan secara legal dan terjangkau.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat.
Di daerah tersebut, petani mendapatkan modal tanam untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi fokus pembiayaan KUR tahun ini.
“BRI telah menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk jagung,” kata Danang.
Selain mendukung modal, Polri juga memastikan petani tidak dirugikan saat panen raya.
Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri berperan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin kemitraan dengan Perum Bulog untuk penyerapan hasil panen.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah.
“Minimal harga petani harus sesuai HPP, dan itu yang kami kawal,” tegas Brigjen Langgeng.
Ia menyebut di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian telah sesuai standar Bulog.
Kebijakan ini dinilai efektif memutus mata rantai tengkulak yang selama ini menekan harga jagung petani.
Program ketahanan pangan Polri juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur agar produksi jagung nasional meningkat.
Pendampingan manajerial dan pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Dengan pengelolaan yang baik, petani diharapkan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan.
Polri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Polri optimistis petani jagung dapat menjadi aktor utama kemandirian pangan Indonesia.
