Rokan Hulu_Riau INDONESIA- Mitramabes.com INDONESIA. Kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 002 Tambusai Utara kini memasuki babak baru yang lebih mengejutkan. Tak hanya soal dugaan nepotisme karena pengawas sekolah merupakan suami dari sang Kepala Sekolah (Kepsek), kini sorotan tajam tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan setempat yang diduga kuat menjadi “tameng” bagi oknum Kepsek tersebut.
Bukan Sekadar Masalah Keluarga
Awalnya, publik hanya menyoroti lemahnya pengawasan di SDN 002 karena posisi pengawas dijabat oleh suami Kepsek sendiri—
sebuah kondisi yang dianggap menciptakan celah lebar bagi praktik penyimpangan anggaran. Namun, penelusuran lebih lanjut mengungkap adanya kekuatan yang lebih besar di balik layar.
_Jum’at 6/7/2026
dugaan Upaya Pembungkaman di Kantor Dinas?
Informasi yang dihimpun dari tim awak media yang melakukan kunjungan untuk meminta konfirmasi ke Kantor Dinas Pendidikan, menyebutkan pengalaman yang mencengangkan.
Alih-alih mendapatkan komitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang viral, tim media justru mendapatkan perlakuan yang tidak profesional dari PLT Kepala Dinas.
“Udah, jangan kalian ganggu-ganggu lagi sekolah itu,” cetus sang PLT Kadisdik Alreza ahyu, SE, M.Si sebagaimana ditirukan oleh tim media di lokasi.
Transparansi Dipertaruhkan
Sikap “pasang badan” yang diperlihatkan oleh pejabat tinggi dinas pendidikan dan olahraga ini memicu kecurigaan publik terkait adanya aliran dana atau kerja sama sistematis yang lebih luas.
Pertama: Mengapa seorang PLT Kadisdik begitu gigih membela satu sekolah yang tengah dirundung masalah hukum?
Kedua: Jika tidak ada penyimpangan, mengapa harus ada upaya untuk menghentikan pemberitaan?
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat dan praktisi hukum mendesak agar pihak kepolisian dan Kejaksaan segera turun tangan, dan sedikit alaram untuk presiden kita *Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto* dengan sebuah misi dan upaya untuk membersihkan koruptor di negri ini .
Kasus ini bukan lagi sekadar masalah administratif internal dinas, melainkan sudah mengarah pada dugaan penghalangan tugas jurnalistik (UU Pers) dan serta penyalahgunaan wewenang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan upaya “membungkam” tersebut. Publik menunggu keberanian inspektorat dan penegak hukum untuk menguliti benang kusut di SDN 002 Tambusai Utara hingga ke akarnya.
