Samosir – Sumut, Mbs – Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (28/1).
Forum tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba, Kabag Ops Polres Samosir Eduar, Pabung 0210/TU G. Sebayang, Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Samosir.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Samosir. Menurutnya, seluruh masukan dari pemangku kepentingan harus ditampung, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Pemerataan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah dan bersifat berkelanjutan. Kondisi geografis setiap daerah berbeda, termasuk lahan pertanian yang berbukit-bukit, sehingga tidak bisa disamakan,” kata Ariston.
Ia berharap forum ini menghasilkan saran dan masukan yang konstruktif guna mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Samosir 2025–2029 serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ariston juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi hasil dan dampak program pembangunan bagi masyarakat.
Dalam akselerasi pembangunan sumber daya manusia, Ariston meminta agar peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas sehingga dapat mendorong penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, solusi harus dicari di berbagai sektor, seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, dengan memetakan potensi setiap wilayah.
“Kita harus membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba menilai penyusunan Ranwal RKPD harus benar-benar menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan reses DPRD. Ia mengingatkan bahwa tantangan efisiensi anggaran tahun 2025 serta pemotongan bantuan keuangan dari pemerintah pusat pada 2026 menuntut Pemkab Samosir untuk lebih kreatif dalam menetapkan kebijakan anggaran.
“Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus tetap menjadi perhatian. Masyarakat harus tetap merasakan kehadiran pemerintah meskipun dengan anggaran yang terbatas,” kata Sarhockel.
Dukungan terhadap perencanaan pembangunan yang matang juga disampaikan oleh Polres Samosir dan Kodim 0210/TU agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bapperida Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata menjelaskan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2027 mencakup empat prioritas, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah.
(Editor Hasmar)
