BUNGO // MBS – Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Batang Uleh Bersatu 4 Dusun di depan Kantor Bupati Bungo, Rabu (31/12/2025), Sayuti akhirnya angkat bicara. Ia menyayangkan aksi tersebut karena dinilai membawa isu yang tidak berdasar, khususnya terkait tudingan keterlibatan Rio (Kepala Desa) di Kecamatan Tanah Tumbuh dalam praktik jual beli lahan Hutan Produksi (HP).
Dalam pernyataannya, Sayuti menegaskan bahwa tuduhan adanya oknum Rio yang menjual kawasan Hutan Produksi berhektar – hektar kepada masyarakat adalah tidak benar. Ia memastikan seluruh aparat desa bekerja sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku.
“Kami sangat menyayangkan aksi demo tersebut. Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada satu pun Rio (Kades) yang menjual Hutan Produksi (HP). Semua administrasi desa terjaga dan tidak ada pengalihan lahan ilegal seperti yang dituduhkan,” ujar Sayuti.
Lebih lanjut, Sayuti menyatakan kesiapan dirinya dan pihak terkait untuk bersikap transparan guna membuktikan kebenaran di lapangan. Ia bahkan menantang dilakukan audit investigatif terhadap pengurus Koperasi TSBU apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat pernah mengurus koperasi pada tahun 2015–2016.Menurutnya, transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan koperasi.
“Dulu waktu saya mengurus koperasi, laporan keuangan harus transparan. Bahkan kami pasang papan informasi di masjid-masjid supaya masyarakat tahu berapa produksi, biaya pengeluaran, hasil bagi hasil, dan berapa jasa pengurus,” jelasnya.
Sayuti menambahkan, setiap pergantian kepengurusan koperasi harus disertai dengan serah terima yang jelas, mulai dari aset, saldo, hingga dokumen dan data lengkap agar sewaktu-waktu dapat diaudit.
“Kami siap diaudit. Jika ada bukti, silakan ditunjukkan. Namun jika tidak ada, jangan membangun opini yang menyudutkan pemerintah dusun. Siapa saja yang menjadi pengurus koperasi menurut saya tidak masalah, asalkan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain membantah isu penjualan lahan, Sayuti juga menyoroti massa yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Ia mengklaim banyak peserta aksi bukan merupakan anggota resmi koperasi di Kecamatan Tanah Tumbuh. Bahkan, menurutnya, terdapat pihak-pihak yang sebelumnya justru terlibat dalam penjualan lahan kepada pihak asing, dan hal itu didukung oleh dokumen yang mereka miliki.
Kondisi tersebut, kata Sayuti, menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya di balik aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bungo tersebut.
Ia berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Sayuti mendorong adanya dialog yang sehat antara pengurus koperasi, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah agar situasi di Kecamatan Tanah Tumbuh tetap kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan audit dan investigasi terhadap pengelolaan dana koperasi yang dipersoalkan, sekaligus memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi status lahan Hutan Produksi yang menjadi sengketa.(Tim).
