Pangkalan Balai –mitramabes.com.Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Pemerintah Daerah menggelar pertemuan penutupan (Exit Meeting) dengan tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah akhir rangkaian pemeriksaan atas pengeluaran daerah selama tahun 2025 sekaligus ajang duduk bersama untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, Rabu (24/12/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. Zakirin, S.P., M.M., dan Kepala Inspektorat, Drs. H. Alamsyah, M.M., beserta jajaran pejabat terkait. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Banyuasin menyambut kedatangan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Adi Syafei.
Tim BPK memaparkan berbagai temuan sementara yang menyangkut pengeluaran daerah dan pengelolaan kepegawaian, termasuk mutasi dan cuti. Pemeriksaan berlangsung selama 30 hari kerja, mulai 25 November hingga 24 Desember 2025, dengan fokus pada penilaian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Sekda Erwin Ibrahim menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh pemerintah daerah. “Kami menerima setiap masukan dari BPK sebagai bahan perbaikan yang sangat berharga. Semua temuan akan kami tindaklanjuti dengan serius demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh unit kerja untuk segera berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BPK guna melengkapi semua dokumen pendukung. Hal ini mencakup penyelesaian temuan dari tahun-tahun sebelumnya dan pengisian lembar verifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami akan bekerja sama dengan cepat dan tepat untuk memastikan semua administrasi keuangan kami lengkap dan sesuai aturan. Ini wujud komitmen kami menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegas Sekda Erwin.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta menjaga kemitraan yang baik dengan BPK RI demi pelayanan publik yang optimal.
