Media mitramabes.com Mandailing Natal 07 Desember 2025 — Satma AMPI Mandailing Natal menegaskan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dan sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan di Madina, terutama di tengah kondisi bencana banjir dan longsor yang terjadi belakangan ini.
Bendahara Satma AMPI Madina, Muhammad Saleh, menyatakan bahwa surat edaran Bupati Mandailing Natal yang menyoroti pedagang ketengan BBM serta pernyataan Kapolres Madina di media yang menyalahkan sopir angkot justru menunjukkan ketimpangan kebijakan.
Menurutnya, mereka yang disasar adalah kelompok kecil, sementara persoalan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan — yaitu aktivitas tambang emas ilegal — justru seolah tidak tersentuh.
Aktivitas Tambang Ilegal Masih Terlihat Terbuka
Satma AMPI menilai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum belum menyentuh akar persoalan yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana alam di Madina.
Saleh menyebut, berdasarkan laporan warga dan pantauan lapangan, aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal masih terlihat jelas di beberapa lokasi sepanjang:
Sungai Batang Gadis,
Sungai Batang Natal, dan
Sungai Muara Bangko.
“Alat berat dan aktivitas tambang masih tampak dari pinggir jalan raya maupun daerah aliran sungai. Ini fakta yang dikeluhkan masyarakat, tetapi seolah tidak dianggap serius,” ujar Saleh.
Nama-Nama Figur yang Sering Disebut Warga
Satma AMPI juga menambahkan bahwa sejumlah figur yang kerap disebut warga mengetahui atau diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal antara lain Puddin, Pawang, Kepde, Kholik, Nasir, serta seorang oknum kepala desa Singengu Julu bernama Maraginda Hakim.
Seluruh penyebutan ini, kata Saleh, merupakan suara publik yang membutuhkan tindak lanjut hukum, bukan pembiaran.
“Di saat bencana melanda, masyarakat justru melihat figur-figur ini muncul sebagai penyelamat. Padahal nama-nama mereka sering dikaitkan masyarakat dengan aktivitas tambang ilegal. Ini sangat mengiris hati warga,” tambah Saleh.
Kritik untuk Bupati dan Kapolres
Terkait surat edaran Bupati Madina dan pernyataan Kapolres, Saleh menilai keduanya tidak menyasar inti masalah.
“Tidak adil jika pedagang eceran dan sopir angkot yang disalahkan. Sementara yang merusak sungai dan hutan malah tak disentuh. Penegakan hukum harus menyasar pelaku besar, bukan rakyat kecil,” tegasnya.
Satma AMPI Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Satma AMPI Madina mendesak aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga penegak hukum di tingkat pusat untuk melakukan penertiban menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Mandailing Natal.
“Kami meminta Kapolda Sumut dan Mabes Polri untuk turun tangan jika penanganan di daerah dianggap tidak maksimal. Kerusakan lingkungan sudah ada di depan mata dan bencana sudah terjadi. Jangan tunggu korban berikutnya,” kata Saleh.
Seruan Moral untuk Semua Pemimpin di Madina
Di akhir pernyataannya, Saleh menegaskan bahwa bencana yang terjadi harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat untuk memperbaiki kewenangan dan mekanisme pengawasan.
“Jangan rakyat kecil terus jadi kambing hitam. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih.”
(TIM)
