Mbs.com- Sumatera Utara, Batubara-
Indikasi pelanggaran kembali mencuat dalam pengerjaan proyek jalan hotmix di kelurahan Indrapura kota Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Berdasarkan hasil pantauan awak media pada 13 November 2025, proyek yang dikerjakan di salah satu ruas jalan desa tersebut tidak disertai papan informasi proyek, dan pengerjaan tetap dilakukan dalam kondisi jalan berair.
Kondisi itu bukan hanya menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan aspal hotmix, tetapi juga melanggar aturan hukum tentang transparansi publik dan mutu konstruksi.
Menurut ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, serta Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 (Direktorat Jenderal Bina Marga), pelaksanaan pekerjaan lapisan aspal panas (hotmix) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Permukaan dasar (base course) harus bersih, kering, dan bebas dari genangan air, 2. Suhu hamparan aspal panas minimal 135°C dan tidak boleh terkena air selama proses penghamparan, 3. Pekerjaan harus dilakukan di bawah pengawasan konsultan pengawas dan penanggung jawab teknis (PPTK).
Apabila pekerjaan dilakukan dalam kondisi berair, maka ikatan antara lapisan aspal dan permukaan jalan akan gagal, menyebabkan retak dini, pengelupasan, dan kerusakan struktural dalam waktu singkat.
Dengan demikian, pengerjaan yang dilakukan di Desa Tanjung Kubah jelas cacat mutu dan tidak memenuhi syarat teknis konstruksi jalan nasional maupun daerah.
Tidak adanya papan proyek di lokasi merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dari papan informasi wajib dipasang di lokasi dari proyek agar dari masyarakat untuk mengetahui dari mana sumber anggaran dan agar dapat menunjukkan info kepada masyarakat, yang juga harus menjelaskan dari kegiatan, seperti, dari – Nama kegiatan dan sumber anggaran, – Nilai kontrak, – Nama pelaksana dan pengawas, serta juga dari
Waktu mulai dan selesai proyek.
Tanpa papan proyek, publik tidak dapat mengawasi jalannya pekerjaan dan potensi penyelewengan anggaran menjadi terbuka lebar.
Lebih parahnya lagi, tidak tampak kehadiran konsultan pengawas di lapangan. Padahal, setiap proyek konstruksi wajib diawasi oleh tenaga ahli bersertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59 ayat (4), yang menegaskan:
“Penyedia jasa konstruksi wajib menjamin mutu hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K3).”
Ketidakhadiran dan kurang nya dari pengawasan di lapangan (lokasi), lebih memperkuat adanya dari dugaan dugaan, bahwa proyek tersebut dilaksanakan asal jadi dan tanpa memperhatikan dari mutu hasil yang dikerjakan.
Salah seorang warga Desa Tanjung Kubah yang diwawancarai oleh awak media dengan menyampaikan kekesalannya.
“Gak betul begini dari cara pengerjaan jalan yang hotmix ini, terkesan asal jadi, kami warga gak tahu proyek dari mana, gak ada papan informasi, Jalan masih berair namun tetap dilaksanakan juga dari pengerjaan hotmix nya, jelas ini akan mengurangi dari hasil kualitasnya, gak bisa dijamin kekuatannya, kalau begini, pihak kontraktor cuma cari untung tanpa mikirin dari kualitas pembangunan, diduga meraup dari keuntungan, sehingga menghindarkan dari areal yang dikerjakan,” ujar warga dengan nada kesal.
Menyikapi temuan tersebut, awak media mendesak Bupati Batubara Baharudin Siagian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Pemerintah daerah wajib menindak tegas pelaksana proyek yang melanggar SOP dan aturan hukum, serta memberikan sanksi administratif dan hukum kepada kontraktor dan pejabat yang lalai.
Sesuai Pasal 94 Perpres No. 16 Tahun 2018, kontraktor yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan: – Peringatan tertulis, – Penghentian sementara pekerjaan, – Pemutusan kontrak, – Pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).
Apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka pelaksana proyek dan pejabat yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara hingga 20 tahun.
Proyek pembangunan jalan adalah wajah nyata pemerintah di mata rakyat. Namun jika proyek dikerjakan tanpa papan informasi, tanpa pengawasan, dan tanpa memperhatikan mutu, maka yang tersisa hanyalah jalan rusak dan kepercayaan publik yang runtuh.
Batubara butuh pembangunan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab bukan proyek asal jadi yang hanya memperkaya segelintir pihak.
Pembangunan bukan soal seberapa cepat aspal dihampar, tapi seberapa jujur dan berkualitas hasilnya, agar dari pihak yang terkait, dapat untuk memeriksa dari pengerjaan dan kualitas (mutu). (Albs)
