Tulungagung MBS Com. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat Oktober 2025. Saat ini tercatat 29 dapur SPPG yang beroperasi, namun belum satupun yang memiliki sertifikat tersebut.
“Targetnya Oktober semua SPPG sudah bersertifikat. Prosesnya sedang berjalan dan saya pastikan tidak ada yang tertinggal. Sertifikat ini penting untuk memastikan setiap makanan yang disalurkan aman, higienis, dan layak konsumsi anak-anak kita,” tegas Bupati Gatut Sunu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dapur Aquatic, dapur SPPG milik Yayasan Sugih Selamet Indonesia, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Senin (29/9/2025).
Bupati menambahkan, percepatan sertifikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Deputi Kerjasama dan Promosi Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo, yang sehari sebelumnya mengunjungi Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. “Arahan BGN jelas, setiap dapur harus memenuhi standar higienes dan sanitasi agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan aman bagi anak-anak sekolah,” jelasnya.
Tidak hanya sertifikasi, Bupati Gatut Sunu juga menekankan pentingnya penambahan jumlah dapur SPPG. Dari kebutuhan ideal sebanyak 80 dapur untuk menunjang program MBG di seluruh sekolah, saat ini baru tersedia 29 dapur. “Kita targetkan 80 dapur sudah terpenuhi pada akhir 2025. Jumlah ini dianggap ideal untuk menjangkau seluruh penerima manfaat, sehingga tidak ada anak yang kehilangan hak mendapatkan makan bergizi,” ujarnya.
Dalam sidak, Bupati meninjau proses memasak dan pengemasan makanan. Ia sempat mencicipi perkedel tahu goreng dan ayam goreng, menu yang disiapkan untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah sekitar. “Rasanya enak, sangat layak menjadi bagian dari program Makan Bergizi. Saya puas dengan kualitas dapur ini, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kebersihan dan pengolahan,” ungkap Bupati.
Menurutnya, Dapur Aquatic telah memenuhi standar hygiene, sanitasi, dan profesionalisme yang ditetapkan BGN. “Kalau semua dapur bisa mengikuti standar yang sama, saya yakin keluhan terkait kualitas makanan yang sering muncul di daerah lain tidak akan terjadi di Tulungagung,” tambahnya.
Bupati menegaskan akan terus melakukan pengawasan berkala. “Prinsipnya bukan sekadar mencari keuntungan atau formalitas sertifikat, tetapi memastikan setiap dapur bekerja profesional sesuai standar, sehingga setiap anak mendapatkan pelayanan terbaik,” tegas Gatut Sunu.
Terkait program MBG di sekolah, Bupati menyebut sejauh ini tidak ada laporan penolakan dari pihak sekolah. “Semua berjalan baik. Guru dan pihak sekolah mendukung penuh program ini. Anak-anak mendapatkan makan bergizi setiap hari tanpa hambatan,” kata Bupati.
Lebih jauh, Gatut Sunu menekankan pentingnya peran setiap stakeholder, mulai dari pengelola dapur, guru, hingga orang tua. “Kita semua memiliki tanggung jawab sama: memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. MBG bukan sekadar program makan, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas generasi Tulungagung,” jelasnya.
Selain inspeksi dapur, Bupati juga berinteraksi langsung dengan staf SPPG, menanyakan kendala operasional, stok bahan baku, dan proses distribusi. Hasilnya, ia menilai kinerja dapur sudah cukup baik, namun tetap mendorong adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pengelola dapur, agar standar higiene dan kualitas makanan selalu terjaga.
Program MBG sendiri, menurut Bupati, merupakan salah satu prioritas pemerintah kabupaten. “Kita ingin semua anak sekolah mendapatkan haknya. Tidak ada yang kelaparan di sekolah karena kekurangan gizi. Dengan sertifikasi higiene dan peningkatan jumlah dapur, program ini akan semakin solid dan transparan,” pungkas Bupati Gatut Sunu.
Red…