Taput, Mitra-Mabes.Com
Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan, bersama Ketua Bidang II TP. PKK Taput Ny. Lisa Deni Lumbantoruan Br. Malau didampingi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Satya Dharma Nababan,menghadiri rapat koordinasi di kantor Kecamatan Adiankoting, Senin, 25/8/2025 ,
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati disambut baik Plt. Camat Adiankoting Rambe M Hutabarat, Para kepala sekolah dan jajaran Puskesmas, kepala desa, serta aparatur sipil negara se-Kecamatan Adiankoting.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi perhatian serius, khususnya di Desa Siantar Naipospos yang tercatat sebagai wilayah dengan kasus stunting tertinggi. “Kita harus mencari tahu apa kendala utama dalam penanganan stunting ini. Jangan hanya berhenti pada data, tetapi harus ada solusi nyata agar angka stunting dapat ditekan secara signifikan,” tegas wakil bupati.
Selain itu, Wabup Deni Lumbantoruan menyampaikan rencana regrouping sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sekaligus pembentukan karakter siswa melalui program Saitapaias.
“Kita ingin Siswa-siswi . memiliki kepekaan sosial, mereka harus merasa ‘sakit hati’ ketika melihat orang sembarangan membuang sampa Itu bagian dari membangun karakter yang kuat sejak dini,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menambahkan bahwa melalui program Tapamajuma, kemampuan siswa- siswi SMP di Desa Siantar Naipospos dan diharapkan dapat setara dengan siswa- Siswi SMP di Tarutung, dengan dukungan guru yang mampu memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan .
Dan menekankan pentingnya edukasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan sosial tidak boleh sekadar dibagikan, tetapi harus ada edukasi dan koordinasi antar desa dengan dinas terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Masyarakat.
Selanjutnya wakil Bupati menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. “Dengan aplikasi Informasi Desa, setiap warga dapat melihat profil dan pengelolaan dana desanya. Ini adalah sala satu terobosan dan langkah nyata menuju pemerintahan desa yang lebih transparan,” ujarnya
Dalam Penutupan arahannya, Wakil Bupati meminta dan menekankan disiplin terhadap kehadiran adalah sebagai dasar pelayanan publik. Kehadiran dikantor adalah kunci. Agar benar-benar warga Masyarakat terlayani dengan baik ,
Apa lagi petugas sendiri tidak hadir di kantor desa atau kantor pelayanan .! gimana caranya urusan warga terselesaikan dengan baik.
Untuk menutup Rapat Koordinasi itu Wakil Bupati menekankan agar Seluruh aparatur semestinya memahami tugasnya dan kepentingan warga dan sudah sewajarnya para aparatur harus memberi contoh yang baik,” katanya
[ Editor- Smarth ]
