Dairi//Sumut,Mbs – Surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang di ajukan kepala perwakilan Sumatra Utara Mitramabes Hasmar Simbolon pada tanggal 30 juli 2025 tentang Persoalan di dusun Lau pengkurukan Desa Gundaling kecamatan Gunung sitember kabupaten Dairi diterima secara resmi oleh DPRD Dairi melalui Sekwan Bahagia Ginting ,Sehingga dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sekitar Pukul 12:10.Wib di ruang kantor DPRD komisi III Dairi,(8/8/2025).
Adapun poin-poin yang ingin disampaikan oleh masyarakat Lau pengkurukan Desa Gundaling kecamatan Gunung sitember, sebagai berikut :
Penolakan kehadiran Pembangunan Sistem Sanitasi Penyedia Air Minum SPAM yang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 yang terletak di Desa Gundaling dusun Dolok manolong menuju Dusun Lau pengkurukan.Dengan alasan, bahwa : masyarakat dusun Lau pengkurukan telah memiliki Air Minum Pamsimas yang di Bangun pada tahun 2018 sampai Di awal 2025 tanpa ada kendala apapun, oleh karena itu masyarakat meminta untuk mengembalikan Pamsimas seperti dahulu kala.
Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum SPAM tersebut,yang digunakan adalah Bak penampung Air Minum Pamsimas dan juga Pipa yang digunakan adalah jelas Pipa Pamsimas mulai dari sumber sampai ke SD Inpres lau pengkurukan.
jika Pihak PUTR dan KSM tidak bisa mengembalikan SPAM tersebut ke Pamsimas, maka saham berupa Uang Masyarakat di Pamsimas harus di kembalikan lebih kurang Rp 100.000.000. dan memperbaiki Pipa yang tidak layak dipake harus pipa yang berkualitas seperti pipa Pamsimas.
Persyaratan ini sudah kami sepakati seluruh pengguna Pamsimas dan keputusan dalam RDP pada tanggal 4 Agustus di kantor DPRD Dairi.
“Kepala dinas PUTR Dairi, Masyraya Berutu Dalam Rapat tersebut mengatakan bahwa peraturan Pamsimas dan SPAM berbeda dan juga mengatakan bahwa masyarakat dusun Lau pengkurukan telah menyetujui kehadiran SPAM tersebut bahkan sudah di tanda tangani,” katanya.
“Ia juga menunjukkan tanda tangan masyarakat dusun Lau pengkurukan di dalam dokumen Handphone yang berjumlah 100 orang yang telah setuju,” ucapnya.
Masyarakat secara langsung dihadapan DPRD Dairi, Inspektorat,Dinas Dispemdes dan Camat Gunung sitember, membantah tanda tangan yang di tunjukan ole kadis PUTR tersebut,ini jelas Pemalsuan,” ujar salah seorang warga.
Secara tegas masyarakat dusun Lau pengkurukan di ruang rapat tersebut mengatakan, adapun tanda tangan masyarakat dusun Lau pengkurukan yang di serahkan Pihak kepala desa atau KSM adalah sebagai daftar hadir, bukan Tanda tangan persetujuan Pamsimas. Maka kami dari masyarakat, meminta kepada DPRD Dairi dan juga Dinas PUTR Dairi segera untuk mengklarifikasi terkait dengan tanda tangan tersebut Sebelum kami bertindak ,” tegas masyarakat.
Mendengar bantahan terkait tanda tangan masyarakat dusun Lau pengkurukan,Idul Fitri Berampu sebagai anggota DPRD Dairi dari peraksi PDIP sontak marah kepada pihak PUTR Dairi.
Idul Fitri Berampu mengatakan, hal ini sudah jelas pembodohan terhadap masyarakat, Jagan di biarkan begitu saja dan SPJ terkait Spam kiranya di tahan dulu sebelum persoalan ini Selesai,” ujarnya.
Hal yang sama, Anggota DPRD Dairi hampir semua dari dapil III,merasa kesal atas tindakan KSM dan Kepala desa Gundaling. Satu persatu DPRD Dairi mengatakan termasuk Carles Tamba juga Erik Senjaya Simbolon untuk Segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di dusun Lau pengkurukan sebagai pengguna Pamsimas dan hal ini sudah di bahas dalam Rapat Pemaparan DPRD di beberapa hari yang lalu,” kata Carles.
Carles Tamba juga Sudah memerintahkan kepada Inspektorat Dairi, untuk mengaudit khusus terkait Anggaran Dana Alokasi Khusus DAK di desa Gundaling,dan juga Anggaran Dana Desa.
Inspektorat Dairi Eddy Banurea mengatakan, untuk Pemeriksaan Khusus desa Gundaling kami minta maaf kiranya DPRD Dairi dan seluruh masyarakat, kami bermohon untuk bersabar karena keterbatasan personil kami ,pemeriksaan khusus pasti dilakukan dan audit Khusus,” Kata Eddy Banurea.
Dalam Rapat Dengar Pendapatan, Kepala Perwakilan Sumatra Utara Mitramabes Hasmar Simbolon sebagai koordinator dari masyarakat dusun Lau pengkurukan mengatakan kepada DPRD Dairi, untuk segera menuntaskan atau menyerahkan kepada pihak APH agar ada efek jera kepada desa yang lain.
Dalam pembangunan Sanitasi Penyediaan Air Minum SPAM kuat dugaan adanya pihak tertentu yang bekerjasama untuk saling menutupi atau sudah menerima tutup mulut. Hal ini nantinya menjadi Bibit yang tidak layak di contoh generasi Muda kedepan di Dairi.
“Hasmar Simbolon sekaligus pelapor, meras adanya kejanggalan atas tindakan KSM dan Kepala desa maupun Pihak PUTR Dairi. Dengan jelas ia mengatakan, bahwa hal ini harus di bawa kerana hukum jika DPRD Dairi tidak mampu untuk menyerahkan kepada pihak APH maka masyarakat akan turun lagi ke kantor DPRD Dairi, jangan di permainkan masyarakat, karena dalam pembangunan Penyediaan sanitasi Air Minum SPAM tersebut, jelas-jelas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi juga tidak sesuai RAB.
Ia juga menjelaskan, bahwa pembangunan Sanitasi Penyediaan Air Minum tidak memenuhi standar sesuai Peraturan dan adanya indikasi manipulasi data untuk persyaratan memperoleh Bangunan Penyediaan sanitasi Air Minum SPAM tersebut, ini jelas pembodohan terhadap masyarakat apakah Pemerintah membiarkan begitu saja? ” ucap Hasmar Simbolon.
“Ia juga mengatakannya , rusaknya Pembangunan di Dairi,baik dari dana desa maupun anggaran dari pusat juga dari provinsi atau segala bentuk bangunan dari pemerintah kurang pengawasan. Oleh karena itu, mari lah kita saling bekerja keras untuk saling menjaga, mengawasi setiap adanya Pembangunan dan memeriksa secara professional dan terbuka demi kemajuan Dairi ini, jangan ada yang menup nutupi ,” ujarnya .
Adapun Rapat Dengar Pendapat, dihadiri oleh Anggota DPRD Dairi dari dapil III,dinas PUTR Dairi Dinas Dispemdes Dairi,dan Inspektorat Dairi Beserta perwakilan Sekwan Dairi,Camat Gunung sitember.
(Editor TIM MBS)
