Tapanuli Selatan/MBS – 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Jum’at (25/7/2025).
Mereka adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB) dan Hermansyah Lubis (PAN).
Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya di Tabagsel.
Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Bupati, Jafar Syahbuddin Ritonga, bersama Sekretaris Daerah, Sofyan Adil, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima dengan ramah kunjungan para legislator provinsi tersebut.
Gus Irawan menjelaskan, Tapsel saat ini mengalami kondisi ruang fiskal yang sempit atau anggaran yang terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Jumlahnya mencapai Rp113,5 miliar dan paling besar diantara kabupaten/kota se Sumut.
Di sisi lain, akibat banyaknya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di periode sebelumnya, menyebabkan anggaran Pemkab Tapsel harus dialihkan untuk pertambahan gaji atau Belanja Pegawai. Jumlahnya mencapai Rp200 miliar.
“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara Belanja Pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ujar Gus Irawan.
Bupati Tapsel meminta bantuan anggota DPRD Sumut, khususnya dari Dapil 7, agar memperjuangkan penambahan alokasi pembangunan dan transfer dana provinsi ke Tapsel. Khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.
Sebab, kata Gus Irawan, saat ini Pemkab Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” terangnya.
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui kondisi keuangan daerah cukup sulit di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Ia juga mengakui bahwa saat ini terjadi hambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi Sumatera Utara ke seluruh kabupaten/kota. Totalnya mencapai Rp2,8 triliun.
Mereka telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemko Padangsidimpuan dan selanjutnya akan ke Mandailing Natal (Madina). Diakuinya, semua pemerintah daerah mengeluhkan dan berharap hal yang sama dengan Tapsel.
“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby.
(Lokot Nst)
