Tanjabtim -Mitra mabes Kekecewaan mendalam dirasakan organisasi pengawasan publik Awasi Jambi setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dan pihak PetroChina pada Senin (14/7/2025) lalu. Pasalnya, alih-alih menjawab dengan data komprehensif, perwakilan PetroChina dinilai tertutup dan tidak serius memenuhi tuntutan informasi yang diajukan.
RDP yang digelar di ruang serbaguna gedung DPRD Tanjabtim ini dihadiri langsung Ketua DPRD Zilawati bersama anggota dewan, sejumlah instansi terkait, perwakilan SKK Migas, serta unsur PetroChina dan organisasi AWASI Jambi. Namun alih-alih berjalan kondusif, pertemuan justru menuai kekecewaan dari pihak AWaSI dan Anggota Dewan yang hadir.
Ketua Umum AWaSi Jambi, Erfan Indriyawan, menegaskan pihaknya kecewa berat dengan sikap PetroChina, yang dalam RDP hanya diwakili oleh seorang utusan bernama Fauzan Ibrahim. Menurut Erfan, utusan tersebut tidak memiliki kapasitas memadai untuk menjawab pertanyaan teknis, apalagi membawa dokumen data yang semestinya menjadi materi utama diskusi.
“Seharusnya pihak Petro datang dengan data lengkap, bukan menjawab di luar konteks pertanyaan. Kita sudah sampaikan permohonan RDP sejak 15 Mei 2025, sempat tertunda dan dilaksanakan 14 Juli kemarin. Jadi mereka seharusnya tahu materi apa yang dibutuhkan,” tegas Erfan kepada awak media, Senin sore.
Ironisnya, lanjut Erfan, pihak PetroChina justru mewajibkan AWaSI Jambi melayangkan surat resmi lagi jika ingin memperoleh data, yang kemudian akan dijawab pula secara tertulis. Sikap tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat RDP yang seharusnya terbuka, transparan, dan menjadi ruang klarifikasi publik.
“Kalau begitu, apa gunanya RDP? Kan fungsinya supaya informasi terbuka di forum, agar publik tahu. Tapi ini terkesan dipersulit,” cetus Erfan.
Tak hanya pihak AWaSI yang kecewa, beberapa anggota dewan juga tampak menahan kesal karena banyak pertanyaan mereka diabaikan. Bahkan, perwakilan SKK Migas Pusat yang hadir pun tak diberi kesempatan bicara oleh perwakilan PetroChina.
Erfan menilai, kesalahan berawal dari penugasan utusan yang tidak tepat. Menurutnya, Fauzan yang diutus tidak memiliki otoritas memadai, sehingga justru menimbulkan kebuntuan komunikasi.
“PetroChina salah kirim orang. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah memperpanjang polemik. Kami juga mendengar dari anggota dewan, banyak pertanyaan mereka diabaikan. Ini kan memperburuk kepercayaan publik bahkan Fauzan enggan berjabat tangan anggota AWaSI, sangat mencerminkan permusuhan. Dari SKK Migas pusat melihat sendiri Fauzan tidak berjabatan tangan dan berkomunikasi langsung dengan anggota AWaSI” tambahnya.
Akibat jawaban yang dianggap tidak memuaskan, AWaSI Jambi memastikan akan segera kembali melayangkan surat permohonan RDP lanjutan ke DPRD Tanjabtim. Dengan catatan tegas: pihak PetroChina wajib hadir dengan data lengkap dan pejabat yang benar-benar kompeten menjawab.
“Kami akan layangkan surat resmi lagi. Tapi nanti kalau diundang, mereka harus datang dengan full data, bukan lagi basa-basi” tandas Erfan.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari manajemen PetroChina terkait substansi data yang diminta AWaSI Jambi, maupun alasan pengiriman utusan yang dinilai tidak relevan dengan topik diskusi. Sementara DPRD Tanjabtim melalui ketuanya, Zilawati, dikabarkan akan segera mengagendakan tindak lanjut RDP sesuai prosedur yang berlaku.
Untuk diketahui, AWaSi mempertanyakan sembilan poin. Beberapa di antaranya adalah eksplorasi sumur gas tanpa izin resmi, pembangunan kolam limbah tanpa pelapis geo tekstil, kerusakan rumah warga akibat pengeboran gas, hingga kebakaran sumur gas yang menewaskan tiga orang.
Selain itu, AWaSi juga menyoroti hilangnya dana pembangunan hutan kota senilai Rp11 miliar, aktivitas penampungan tanah galian C ilegal, pemasangan pipa gas di atas jalan umum tanpa izin, pembangunan pelabuhan tanpa AMDAL, serta dugaan korupsi proyek PetroChina dan program CSR fiktif tahun 2023
Editor (Red).M.Musa.s
