SUMSEL, Mitramabes Com.– Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantauan Korupsi Pemerintah (LSM PKP).
Mengadakan jumpa pers dengan beberapa wartawan di sekretariat yang beralamat Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dengan agenda persiapan aksi unjuk rasa (Unras) di Kejaksaan tinggi Provinsi Sumatera Selatan Senin.(7/7/2025).
Adapun waktu pelaksanaan unjuk rasa akan di gelar pada hari rabu 16 juli 2025 jam 10.00 wib sampai selesai.
Aksi unjuk rasa tersebut akan di laksanakan di halaman gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. ” Kami akan membawa masa aksi lebih kurang 20 orang, dengan membawa peralatan yang akan di gunakan satu unit mobil, sound system, toa /spanduk atribut dan massa.
Dalam kesempatan ini, Bambang Irawan selaku ketua DPW Sumsel menyampaikan, unjuk rasa ini terkait Dugaan Penggunaan Anggaran ADD dan DD Tahun 2024. Rp.1.761.661.190 (Satu Milliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus enam satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), terindikasi sarat nya KKN, Mark-up, Penggelembungan Anggaran dan Manipulasi data laporan SPJ Dana Desa antara lain, Program Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Pembangunan di Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2024. Yang tidak sesuai dengan Peraturan Kemendesn PDT No 82 Tahun 2022.
“Guna mendukung program Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam memberantas KKN , sesuai Instruksi Bapak Presiden Ri Prabowo Subianto, yang mana sampai saat ini banyak belum tersentuh hukum, ” Terang Irawan.
Masi kata irawan, maka dari itulah kami akan menggelar aksi unjuk rasa (UNRAS) untuk menuntut:
1.Meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk membentuk tim penyelidik untuk mengusut tuntas dugaan korupsi DD, Desa Ulak Lebar Tahun Anggaran 2024.
2: Meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk memanggil, memeriksa serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya adalah:
1.Kepala Desa Ulak Lebar selaku penanggung jawab penggunaan anggaran
2.Sekretaris Desa
3.Bendahara Desa
4.Ketua BPD
5.Ketua Pelaksanaan dan Anggota yang terlibat
Untuk diketahui, Tim Media Mitramabes Com Sumsel akan terus bekerja sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan LSM PKP untuk mengawasi jalan nya kegiatan di pemerintahan, mau pun kegiatan Dana Desa dalam wilayah Sumatera Selatan.*
(Jhony/tim) Mitramabes Com.
