Takengon- MBS
22 Juni 2025 – Rencana peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan oleh Presiden Republik Indonesia menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pasalnya, proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Aceh Tengah ini masih menyisakan sejumlah persoalan serius, terutama menyangkut hak-hak masyarakat yang hingga kini belum juga tuntas.
Sejumlah warga yang terdampak proyek mengaku belum menerima ganti rugi secara adil atas tanah dan lahan yang digunakan dalam pembangunan PLTA. Bahkan, sebagian dari mereka masih terus memperjuangkan haknya, Situasi ini menciptakan ketegangan tersendiri di tengah euforia pemerintah pusat yang ingin meresmikan proyek tersebut dalam waktu dekat.
“Ini bukan soal menolak pembangunan, tapi keadilan bagi masyarakat harus ditegakkan. Bagaimana mungkin Presiden datang untuk meresmikan sebuah proyek yang fondasi sosialnya belum selesai? Apakah Presiden benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan?” ujar Gilang Ken Tawar, seorang pengamat sosial dan aktivis dari Aliansi Masyarakat Gayo (AMG).
Gilang juga menambahkan bahwa informasi mengenai konflik agraria yang masih berlangsung tampaknya belum sampai secara utuh ke Istana. “Kami yakin Presiden tidak tahu bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya. Ini bukan soal pencitraan, ini soal keadilan,” tambahnya.
Proyek PLTA Peusangan yang digadang-gadang mampu menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara ini memang menjadi kebanggaan pemerintah. Namun di balik itu, suara-suara dari masyarakat yang merasa dikorbankan tak boleh diabaikan.
Dalam hal ini salah satu masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya juga menyampaikan aspirasi nya terkait persoalan ini,
“Saya sadar bahwa perjuangan membela hak ini tidaklah ringan. Saya hanyalah rakyat kecil yang hidup jauh dari pusat kekuasaan, tidak punya akses ke pengacara besar, dan bahkan tak sanggup menghadapi proses hukum yang mahal dan berliku. Jujur saya katakan: kami takut bila berhadapan dengan sistem hukum yang cenderung memihak mereka yang kuat. Namun, saya percaya pada hati nurani para pemimpin negeri ini. Saya juga percaya bahwa di balik institusi pemerintah masih ada hati yang tulus, telinga yang mau mendengar, dan tangan yang mau mengayomi”.
Ternyata mereka juga telah menempuh berbagai upaya penyelesaian secara damai dan administratif, antara lain:
Pertemuan resmi yang dimediasi oleh Kantor BPN Takengon, dengan dihadiri oleh:
– Pihak BPN
– Pihak PLTA
– Dan para pihak lainnya
Pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek diharapkan segera menyelesaikan seluruh sengketa sebelum agenda peresmian dilaksanakan. Tanpa penyelesaian yang menyeluruh dan transparan, peresmian PLTA Peusangan justru dikhawatirkan akan menjadi catatan kelam dalam sejarah pembangunan di Tanoh Gayo.
