PONTIANAK – Mitramabes.com
Juralis Kalimantan Barat kembali dihadapkan pada situasi yang mengusik independensi pers. Sejumlah wartawan media online lokal mengaku dihubungi oleh nomor tak dikenal, yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari *tim sukses gubernur terpilih Kalbar*. Dalam komunikasi tersebut, oknum menawarkan **amplop berisi uang dan bingkisan**, sebagai imbalan untuk menghapus pemberitaan kritis terkait lingkaran kekuasaan.
Yang lebih mencengangkan, oknum itu bahkan menyebut bahwa wartawan yang bersedia mencabut berita **akan ditunggu langsung oleh “Bapak Gubernur” di Pendopo, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak.*
Catut Nama dan Institusi Negara* ?
Sejumlah jurnalis mengaku curiga dan merasa tidak nyaman karena narasi pertemuan tersebut dibalut seolah resmi dan direstui. “Kami diarahkan untuk datang ke pendopo. Dibilang, ‘sudah ditunggu oleh Bapak Gubernur langsung’. Tapi dari konteks dan gaya bicaranya, kami curiga ada yang tidak beres,” ujar seorang redaktur media online di Pontianak.
Meski pada akhirnya *tidak ada pertemuan langsung yang terjadi*, upaya mencatut nama dan lokasi resmi pemerintahan jelas menjadi *peringatan serius* akan adanya potensi manipulasi oleh pihak-pihak yang ingin meredam kritik dengan cara licik.
*Sasaran : Berita Viral Lobi Politik*
Modus ini mencuat setelah viralnya berita dan foto pertemuan beberapa tokoh nasional, seperti Wakil Ketua DPR RI *Sufmi Dasco Ahmad* staf kepresidenan *Rafi Ahmad*, serta *Arief Rinaldy, ST**, putra gubernur terpilih Kalbar. Publik menduga pertemuan tersebut sarat dengan kepentingan lobi politik dan kaitannya dengan isu-isu hukum yang membayangi lingkar kekuasaan.
*Redaksi : Jangan Gunakan Pendopo untuk Tekanan Terselubung*
Beberapa pimpinan redaksi mengingatkan agar nama baik dan simbol resmi pemerintahan—seperti Pendopo Gubernur— *tidak dijadikan alat intimidasi atau alat tawar menawar diam-diam.
“Kalau ini benar hanya modus oknum, maka sangat berbahaya karena mengatasnamakan gubernur dan menggunakan simbol negara. Tapi kalau ini terjadi karena kelengahan komunikasi dari dalam, maka perlu ada klarifikasi resmi,” tegas salah satu jurnalis investigatif.
Catatan Redaksi :
Pendopo bukan tempat barter. Nama baik seorang gubernur tidak layak dipakai untuk menakut-nakuti pers. Apa pun motif di balik modus ini—penipuan, pencatutan, atau manuver bayangan—pers tidak akan tunduk pada tekanan.
Jurnalis : Tim redaksi
