KARIMUN – MBS .Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah merespons positif kritikan yang disampaikan berbagai pihak terhadap kinerja pemerintahan.
“Sepanjang kritikan yang disampaikan itu untuk kebaikan pemerintahan dan masyarakat Karimun, saya tentu menyambut baik,” ucap Iskandar di Karimun, Ahad 8 Juni 2025.
Karena itu, ia tidak menanggapi kritikan tersebut sebagai hal negatif, melainkan sebaliknya, terutama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Kritikan bertubi-tubi terhadap kebijakan pemerintahan seperti melanjutkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Coastal Area, yang sejak tahun 2009 terbengkalai.
Kritikan terhadap rencana melanjutkan pembangunan Gedung MPP senilai Rp13 miliar di tengah defisit anggaran merupakan hal yang wajar. Namun yang perlu diketahui masyarakat bahwa Gedung MPP itu sejak tahun 2009 sudah dibangun, namun belum dimanfaatkan.
Pembangunan gedung itu menghabiskan anggaran yang sangat besar sehingga sangat disayangkan bila tidak diselesaikan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Lagi pula rencana pembangunan pelayanan satu atap itu merupakan perintah pemerintah pusat dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rencana pembangunan Gedung MPP itu sudah ditetapkan sejak APBD Karimun 2025 disetujui DPRD Karimun dan disahkan Gubernur Kepri pada akhir tahun 2024.
“Dalam DPA APBD 2025 sudah ada kegiatan lanjutan MPP, kami tinggal laksanakan saja perda APBD 2025. Jadi ini bukan dari (produk kebijakan) kami,” ujarnya.
Di daerah lainnya di Kepri, seperti di Tanjungpinang dan Batam, Gedung MPP sudah sejak beberapa tahun lalu berfungsi memberi pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
“Posisi kami tinggal mengawal dan menjalankan kegiatan itu agar sesuai perencanaan,” tuturnya menjelaskan.
Kemudian terkait permasalahan sampah, menurut dia perlu diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh berdasarkan hasil kajian. Analisis terhadap sampah yang sempat menjadi problematik di Karimun tentu dibutuhkan sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan agar permasalahan sampah dapat segera diselesaikan, seperti pengadaan truk dan kontainer sampah, dan pengadaan ekskavator.
“Ini semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan sampah, selain kami terus-menerus mengingatkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya,” katanya.
Terkait tunda bayar terhadap pihak ketiga, Iskandar menegaskan bahwa permasalahan itu sudah dibahas dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Permasalahan yang terjadi sejak sebelum dirinya memimpin Karimun itu harus diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Saya dan Pak Rocky ini baru awal tahun ini memimpin Karimun, dan kami sudah memetakannya. Satu per satu permasalahan ini harus diselesaikan, namun pembangunan dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tetap harus dilaksanakan,” tuturnya menjelaskan.
Iskandar menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, objektif dan profesional. Komitmen itu sebagai prinsip bagi dirinya untuk mengurai benang kusut tanpa intervensi.
Ia optimistis masyarakat mendukung pelayanan pemerintahan dalam sektor apapun yang cepat dan tepat, serta birokrasi yang tidak berbelit-belit.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, menurut dia prinsip tersebut harus dimiliki oleh para birokrat. Kerja keras dan jujur merupakan modal untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor.
“Kami yakin peluang investasi yang terbuka di Karimun dapat menarik investor menanamkan modalnya. Kami tentu memfasilitasi para investor untuk berusaha di Karimun,” katanya.lskandarsyah , kepada awak media MBS asparoni.
