Anggaran DANKEL, projek jalan lingkungan kelurahan keradenan Di duga tidak sesuai sepek.

Rabu, 14 Mei 2025 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MBS-Bogor || Maraknya dugaan mark up projek di tingkat kelurahan maupun desa potensi bermasalah, salah satu pengguna anggaran di kelurahan keradenan cibinong,kecamatan cibinong, kabupaten bogor, patut di pertanyakan  kualitas dan volume.13/05/2025.

seperti kurangnya pengawasan, tidak sesuai spesifikasi teknis pelaksanaan, atau bahkan adanya indikasi di korupsi,juga sering  menuai sorotan oleh publik kurangnya melibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan evaluasi proyek infrastruktur.

Berikut beberapa hal yang sering menjadi sorotan para pihak kontrol sosial,wartawan,maupun para LSM pekerjaan jalan lingkungan yang di duga mengahamburkan uang negara.

Seperti penggunaan anggaran dana DANGKEL,bahan yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan dugaan tersebut tidak sesuai papan proyek kegiatan seperti di kelurahan KERADENAN yang terletak di Rt 006/007 keradenan,seharusnya p 145 m1,l 4m tebal 15Cm,namun kenyataa  fakta di lapangan hanya 10cm,12cm dan paling tebal 13cm, itu menandakan ada indikasi di korupsi.

Saat pejabat desa keradenan di komfirmasi, ia mengatakan,siap pak terimaksih koreksinya, nanti saya komfirmasi ke lpmnya, namun sampai berita ini tayang belum ada jawaban dari pihak manapun.

Menyoroti hal tersebut salah satu warga yang enggan di sebut namnya, ia pun mengeluh di depan garasi tidak ada perbaikan bahkan mobil saya tidak bisa keluar untuk beraktifitas selma dua minggu. Ucapnya.

Dalam hal ini lemahnya Pengawasan dari pihak terkait

sering menjadi polemik di kalangan masyarakat pengawasan terhadap proyek infrastruktur, yang dapat menyebabkan penyimpangan dan korupsi.

Dengan menyoroti masalah-masalah tersebut, LSM harapan rakyat Indonesia maju (harimau)  berharap dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitas dan pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan melibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi tingkat desa maupun tingkat kelurahan.

sudah menjadi suatu peraturan pemerintah Daerah kabupaten Bogor,  tentu nya ini sudah menjadi tolak ukur agar para penerima anggaran bisa memaksimalkan kualitas pekerjaan supaya tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat.Tutupnya.

 

Red-sulkam.

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BUMDes Desa Kepau Baru Diduga Menjual Aset Desa Tanpa Berita Acara Dan Tidak Transparansi
Tokoh Masyarakat Desa Rambong Tak terima Kepala Desanya Di Tuding Palsukan Surat SKT.
Bulog Gelar Gathering Bersama Sahabat RPK, Pinca : Masyarakat Umum Bisa Daftar Jadi RPK
Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri dan KSPSI Gelar Bakti Sosial
Kapolri Hadiri Bakti Kesehatan Donor Darah KSPSI, Wujud Kepedulian ke Buruh
Inilah Tampang Warga Binaan Rutan Sinjai yang Kabur, Terlibat Kasus Curanmor Sinjai
Wujudkan Youth Center Tanjab Barat, Wabup Katamso Tinjau Kesuksesan Pemkot Padang Bangun Pusat Kepemudaan
Tanjab Barat Raih Peringkat Kedua Penurunan Stunting se-Provinsi Jambi

Berita Terkait

Kamis, 3 Juli 2025 - 11:33 WIB

BUMDes Desa Kepau Baru Diduga Menjual Aset Desa Tanpa Berita Acara Dan Tidak Transparansi

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:36 WIB

Tokoh Masyarakat Desa Rambong Tak terima Kepala Desanya Di Tuding Palsukan Surat SKT.

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:32 WIB

Bulog Gelar Gathering Bersama Sahabat RPK, Pinca : Masyarakat Umum Bisa Daftar Jadi RPK

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:27 WIB

Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri dan KSPSI Gelar Bakti Sosial

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:25 WIB

Kapolri Hadiri Bakti Kesehatan Donor Darah KSPSI, Wujud Kepedulian ke Buruh

Berita Terbaru