Ops Ketupat Krakatau 2025, Div Propam Mabes Polri Lakukan Pengecekan di Pospam dan Posyan Polres Lampung Tengah

Trimo Riadi Lampung Mitra Mabes.Com

Kamis, 27 Maret 2025 - 15:23 WIB

URL berhasil dicopy

Lampung Tengah Mitra Mabes.Com – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik jelang Hari Raya Idul Fitri, Div Propam Mabes Polri dengan dipimpin oleh KBP. Joas Feriko Pandjaitan, S.I.K melakukan pengecekan di Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) Polres Lampung Tengah, Polda Lampung, pada Operasi Ketupat Krakatau 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiap-siagaan personel pengamanan, mulai dari administrasi, kekuatan personel, sikap tampang, kebersihan pos serta sarana prasana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Ops Ketupat Krakatau 2025.

Mewakili Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M, Wakapolres Kompol Juli Sundara, S.Pd menyampaikan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari upaya untik memastikan kesiapan petugas di lapangan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 1446 H.

Selain mengecek kesiapan personel, kata Wakapolres, Div Propam Mabes Polri juga meninjau fasilitas di Pospam maupun Posyan yang berada di depan Plaza Bandar Jaya, seperti layanan kesehatan, tempat istirahat pemudik, serta kesiapan sistem pengamanan lalu lintas.

“Pengecekan ini menegaskan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, sehingga perayaan Idul Fitri 2025 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” kata Kompol Juli Sundara saat mendampingi Tim Div. Propam Mabes Polri, Kamis (27/3/25) siang.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat para pemudik, untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi kelancaran perjalanan.

Sementara itu, KBP. Joas Feriko Pandjaitan menegaskan kepada seluruh personel pengamanan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengedepankan aspek Humanis.

Ia meminta kepada seluruh personel yang terlibat dalam Ops Ketupat Krakatau 2025 agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang melintasi Kabupaten Lampung Tengah.

“Lakukan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat, tingkatkan kewaspadaan saat bertugas dan berikan pelayanan terbaik dalam moment perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” pesannya.

Selain melakukan pengecekan di Pospam maupun Posyan, Div. Propam Mabes Polri juga turut melakukan pengecekan di Posko Ops Ketupat Krakatau 2025, bertempat di gedung Command Center Mapolres Lampung Tengah.

(Trimo Riadi)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Mahruzar Minta Majelis Hakim Tegakkan Keadilan di Sidang Praperadilan Bicaranews.com | MEDAN — Kuasa hukum Mahruja, Nikmat Datuk Gea, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menegakkan keadilan secara objektif dalam sidang praperadilan yang menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Keterangan tersebut disampaikan Nikmat kepada wartawan di Medan, Selasa (27/1/2025). Menurut Nikmat Datuk Gea, secara logika dan kondisi fisik, Mahruzar yang telah berusia 70 tahun tidak mungkin melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan. Ia menegaskan kliennya merupakan seorang lanjut usia dengan riwayat penyakit jantung dan keterbatasan fisik. Dalam kesehariannya, Mahruja berjalan dengan bantuan tongkat. “Dari segi fisik saja tidak mungkin klien kami melakukan penganiayaan. Bagaimana mungkin seseorang yang berjalan saja susah bisa melakukan kekerasan,” ujar Nikmat saat menyampaikan kesimpulan dalam persidangan praperadilan. Ia berharap majelis hakim dapat menyimpulkan secara jernih bahwa kliennya tidak mungkin melakukan penganiayaan terhadap Amanda. Nikmat mengaku yakin majelis hakim akan memberikan putusan terbaik karena telah mendengarkan langsung keterangan saksi maupun korban di persidangan. Dalam kesempatan itu, Nikmat juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia mempertanyakan tidak dihadirkannya pihak yang disebut memegang tangan Mahruzar saat peristiwa terjadi, serta tidak dilakukannya reka ulang kejadian. “Kenapa tidak dihadirkan yang memegang tangan klien kami, dan kenapa tidak ada reka ulang. Ini menunjukkan prosedur hukum tidak dijalankan secara semestinya,” jelasnya. Perkara ini bermula dari persoalan pengelolaan tambak ikan milik Mahruja di kawasan Belawan. Tambak tersebut selama sekitar 15 tahun dikelola oleh Amanda, yang sebelumnya menjalin hubungan asmara dengan anak Mahruzar. Setelah hubungan antara Amanda dengan anak Mahruzar berakhir, Mahruzar meminta agar pengelolaan tambak dikembalikan kepadanya. Persoalan kemudian berlanjut ketika pihak Mahruzar menuntut kejelasan pembayaran pengelolaan tambak yang dinilai tidak sesuai kesepakatan. Untuk mencari jalan keluar, Mahruzar bersama istrinya sepakat bertemu dengan Amanda di sebuah kafe di kawasan Belawan. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan keterangan Mahruzar yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Amanda datang bersama tiga rekannya. Mahruzar mengaku mendapat tekanan dan tangannya sempat dipegang oleh beberapa orang sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ia mengaku hanya berusaha melepaskan diri dan membantah telah melakukan penganiayaan. Peristiwa itu kemudian berujung pada laporan dugaan penganiayaan dan penetapan Mahruzar sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan Belawan. Nikmat Datuk Gea menilai penyidik seharusnya lebih cermat melihat duduk perkara sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Seharusnya Kapolres Belawan melihat persoalan ini secara utuh, bukan langsung menetapkan klien kami sebagai tersangka,” katanya. Nikmat juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan mengevaluasi tim penyidik yang menangani perkara tersebut agar proses hukum berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi rasa keadilan, terutama bagi warga lanjut usia. ( Tiiiim…)