Mataram – MBS Dugaan praktek jual beli proyek di Dinas pendidikan provinsi Nusa Tenggara Barat, (NTB) kembali terkuak. Kali ini, seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengaku menjadi “Korban” oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) bidang SMA Dinas pendidikan NTB, Bapak candra. Korban mengalami kerugian hingga Rp 80.000.000._
Berdasarkan informasi yang di himpun, korban telah mentransfer sejumlah uang kepada iksan, seorang kepercayaan Bapak candra, sebagai ” syarat” untuk mendapatkan proyek di Dinas pendidikan NTB. Bukti transfer antar bank menunjukkan bahwa iksan menerima uang sebesar Rp 190.000.000._ dari korban
Namun proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Setelah korban mendesak dan mempertanyakan janji proyek tersebut, Bapak candra mengembalikan sebesar Rp 100.000.000._ kepada korban melalui rekening pribadinya.
Saya sangat kecewa karena proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada, padahal saya sudah mengeluarkan uang sebagaimana yang diminta, ungkap korban. ” saya tidak menyangka, seorang pejabat seperti bapak chadra bisa melakukan tindakan yang terkesan seperti penipuan.” lanjutnya
Kasus seperti ini diduga hanyalah puncak gunung es, dan banyak kontraktor lain yang juga menjadi korban praktek pungli dan jual beli proyek di Dinas pendidikan NTB, hal ini menandakan adanya sistem yang rusak dalam pengadaan proyek di instansi tersebut.
Menanggapi hal ini, media mitra mabes membuka posko pengaduan untuk menampung para korban mafia proyek di Dinas pendidikan NTB ini. sehingga para korban bisa menyampaikan keluh kesah dan bukti – bukti yang mereka miliki.
ditempat terpisah iksan yang dikonfirmasi melalui telp mengatakan bahwa ” tidak sepenuhnya kesalahan ini ada pada kami, karena calon kontraktor itu juga wanprestasi, Dia tidak menyetor sisa dana yang sudah disepakati sesuai dengan waktunya, sementara proyek itu sudah mulai Running makanya dia tidak dapat proyek tsb. Dan kami sudah mengembalikan separoh dari uang tersebut yakni Rp 110.000.000._( seratus sepuluh juta rupiah). dan sisanya sedang kami perjuangkan.
Ketika ditanya lebih lanjut ” kenapa harus ada setoran sejumlah uang untuk mendapatkan proyek di Dinas dikbud NTB ini?” iksan tidak menjawab dia buru – buru menutup pembicaraan. Sementara pk candra ( PPK bidang SMA dikbud NTB) di hubungi berkali – kali telpnya berdering namun tak diangkat, kami konfirmasi lewat pesan whats UP juga tidak direspon. Sampai dengan berita ini dimuat.
Terkait temuan ini, mitra mabes mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses dugaan korupsi dan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat di dinas pendidikan NTB. Ketegasan dalam menindak pelaku mafia proyek sangat penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang bersih dan berintegritas.
Langkah tegas dan investigasi yang transparan tanpa pilih kasih tanpa membonsai melainkan menyeluruh diharapkan dapat menghentikan praktek korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Pendidikan NTB. (Don)
