Takengon- MBS
Alimin salah satu ketua panwaslih kec.Linge meminta agar APH segera memeriksa panwaslih dan sekretariat kab.aceh tengah, atas dugaan penggelapan anggaran atau korupsi.
Penggelapan anggaran tersebut cukup besar. Karna hak panwaslihcam tidak di bayarkan alasan mereka anggaran sudah habis. Jawaban ini sangat membuat Alimin kaget karna pekerjaan kami sudah selsai di kecamatan malah kami masih memiliki hutang untuk kegiatan pemilu kemaren.
Di tambahkan alimin lagi di setiap kecamatan berpariasi jumlah nya ada 30 juta sampai 70 jutaan.
uang tersebut sudah termasuk oprasional kami selama bekerja Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di kecamatan linge saja sekitar 35 jutaan lebih yang belum mereka bayar.
Di angka tersebut kalau kita sama ratakan 35 juta di kali 14 kecamatan total nya 490 juta.
Uang tersebut sudah mereka habiskan.
Di tambah lagi yang mereka gelapkan yaitu gaji panitia Pemilih lapangan ( PPL ) yaitu sekitar Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu per bulan di kali 295 kampung. Total 324.400.000 ( tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus rupiah rupiah)
Di tambah lagi gaji setaf kecamatan 1.500.000 kali 3 orang jumalah nya.4.500.000 di kali 14 kecamatan total 63.000.000 ( enam puluh tiga juta rupiah) di tambah lagi gaji staf pendukung gaji 1.000.000 di kali 2 orang di kali 14 kecamatan total. 28.000.000 ( dua puluh delapan juta rupiah)
Setelah di jumlahkan anggaran yang mereka gelapkan sekitar Rp.905.400.000.( sembilan ratus lima juta empat ratus ribu rupiah)
Alasan mereka masa kerja PPL dan Staf sudah habis hanya 4 bulan mereka bekerja.
Sementara di POK kami sudah jelas mereka bekerja 5 bulan karna gaji mereka di ambil dari POK kami juga otomatis kami sudah tau. Walupun masa kerja mereka sudah habis otomatis uang nya kan masih ada.
Alimin juga membeberkan bahwa semenjak dari awal dia di lantik sebagai panwaslih.kec. Linge bahwa ada yang tidak beres di tubuh panwaslih kabupaten tersebut.. Sepertinya merekan bermaen mata antara kasek dan panwaslih sehingga kami yang di kecamatan menjadi korban.
Dan alimin menambahkan lagi di tingkat bimtek aja kami jarang di adakan mau gimana kami dapat ilmu. begitu juga bimtek sekretatkat kecamtan tidak ada di lakukan.
Alimin hawatir anggaran nya mereka ambil tapi bimtek nya tidak di laksanakan. Karna mereka2 adalah orang pinter cari aman.
Alimin berenca masalah ini akan segera dia laporkan secara Resmi ke Kapolres aceh tengah dan ke kejaksaan aceh tengah dan ke DPRK aceh tengah. Karna ini sudah sangat keterlaluan.
Karna masyarakat aceh tengah semuanya sudah mengetahui bahwa untuk anggaran pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati aceh tengah priode 2024-2029 cukup besar. Hampir 12 miliar.
Inipun sangat janggal. untuk POK 14 kecamatan hanya sekitar 4 miliar
Sisanya 8 miliar mereka yang kelola di kabupaten.Dan yang sakit lagi yang sedikit nipun punya kami mereka hantam juga… Kan gak ada otak itu mereka..
Di tingkat sewa kantor untuk kecamatan aja mereka sudah kenyang kok ini pun malah di hantam.tutup Alimin sambil mengeluarkan nada tinggi.
