Mitra mabes.com, Kaur – Organisasi DPD APPI dan masyarakat Kabupaten Kaur menunjukkan reaksi keras terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) dan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) terkait sengketa tapal batas dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Aksi tersebut dinilai provokatif dan berpotensi memicu konflik antarwarga.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (DPD APPI) Kaur, Epsan Sumarli, menegaskan bahwa masyarakat Kaur tidak akan tinggal diam jika tapal batas yang telah ditetapkan pemerintah diusik atau dipermasalahkan kembali. Menurutnya, keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.
“Jangan pernah mengusik tapal batas yang sudah ada dan sudah diputuskan oleh pemerintah. Kami warga Kaur siap mempertahankan wilayah sesuai dengan peta resmi yang telah ditetapkan,” ujar Epsan dengan tegas pada Minggu (12/01/2025).
Epsan juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Kaur. Menurutnya, konflik terkait tapal batas harus diselesaikan dengan bijak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa adanya provokasi yang dapat memperkeruh situasi.
Menanggapi isu yang sama, Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam pernyataan yang tersebar melalui video menegaskan bahwa persoalan tapal batas harus diselesaikan secara prosedural dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Permasalahan tapal batas desa diselesaikan oleh bupati, tapal batas antar kabupaten diselesaikan oleh gubernur bersama Menteri Dalam Negeri, sementara batas provinsi menjadi kewenangan menteri atau presiden,” jelas Gusnan.
Ia menekankan bahwa semua pihak perlu mengedepankan fakta-fakta yang ada di lapangan dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Pemerintah akan mengumpulkan data secara komprehensif, termasuk sejarah pembentukan Kabupaten Kaur yang merupakan hasil pemekaran dari Bengkulu Selatan.
Sekretaris DPD APPI Kaur Ilpi Tarmawan menyampaikan harapannya agar konflik ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin melalui jalur hukum yang berlaku. Provokasi yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa dinilai dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam menjaga tapal batas sesuai dengan keputusan yang telah ada, guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kaur.
Dengan pendekatan yang adil dan dialog terbuka, diharapkan konflik ini dapat terselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat kedua kabupaten, tutp sutanadi
