example banner

PKBM Sabihi Pesawan diduga Manipulasi Data Fiktif, Kepala Sekolah Beri Jawaban Ngelantur

MitraMabes.com,Pesawaran -Lampung-. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sabihi, yang berlokasi di Pekon Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung diduga kuat menyelenggarakan pembelajaran fiktif, Rabu (02/10).

Program penyetaraan pendidikan yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta anggaran besar yang dialokasikan dari APBN untuk BOSP pendidikan kesetaraan, disinyalir dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi.

Dari hasil investigasi, bedasarkan data dari Kemendikbud. PKBM Sabihi yang pimpin oleh Nopriadi sebagai kepala sekolah sekaligus merangkap sebagai operator. Pada tahun pelajaran 2023/2024 tercatat dalam rekapitulasi jumlah peserta didik sebanyak 229 beserta guru sebanyak 4 orang.

Lalu di semester genap tercatat jumlah peserta didik sebanyak 238 dengan jumlah guru sebanyak 4 orang serta memiliki fasilitas ruangan sebanyak 12 diantaranya ruang kelas 3 lokal, ruang perpustakaan 1 lokal, ruang pimpinan 1 lokal, ruang guru 1 lokal, toilet 3, ruang gudang 1, ruang TU 1, serta ruang bangunan 1 lokal, dan memiliki jumlah rombel sebanyak 9 dan tercatat dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran nomor : 420/III.01/V.01/2016.

Lalu, pada tahun anggaran 2023 PKBM Sabihi menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp.166.400.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp. 2.600.000, paket B sebanyak 6 peserta didik dengan nominal Rp.9.000.000, lalu paket C sebanyak 86 peserta didik dengan nominal Rp.154.800.000.

Pada tahun 2024, PKBM Sabihi kembali mendapatkan kucuran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp.118.100.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp.2.600.000, paket B sebanyak 17 peserta didik dengan nominal Rp.25.500.000, lalu paket C sebanyak 69 peserta didik dengan nominal Rp.90.000.000.

Terendusnya dugaan korupsi itu, berawal dari beberapa keterangan warga setempat yang memberi informasi terkait keadaan PKBM Sabihi yang di indikasikan berbanding terbalik dengan jumlah yang dilaporkan di dapodik. Seperti hal ruang kelas dan fasilitas lainnya tidak sebanyak yang tertera di dalam laporan dapodik, lalu jumlah peserta didik berbeda jauh dari apa yg di cantumkan dalam dapodik.

“Kalau fasilitas gedung tidak sebanyak itu, apalagi jumlah murid nya, saya tahu karena saya sering lihat pada saat kumpul belajar. Itupun tidak mesti setiap minggu ada siswa yang belajar, kadang hingga berbulan-bulan tidak ada aktifitas,” Ungkap narasumber ini kepada wartawan media ini.

Sementara, Nopriadi kepala sekolah PKBM Sabihi yang merangkap menjadi operator saat di hubungi melalui pesan whatsapp terkesan mengalihkan terkait sejumlah pertanyaa wartawan tentang penerimaan dan penggunaan BOP kesetaraan.

“Ok siap silaturahmi nanti bisa ketemu, salah satu motor penggerak anak-anak putus sekolah di haruskan ikut di pendidikan non formal (PKBM) di kabupaten pesawaran, sosialisasi pentingnya melanjutkan sekolah melalui pendidikan kesetaraan:
Paket A (setara SD) Paket B (setara SMP) Paket C (setara SMA) oleh ibu Bupati Pesawaran dan ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dengan mengundang kepala Desa dan ibu kepala Desa, apartur Desa, guru dan masyarakat bertempat di PKBM Sabihi,” Tulis Nopri yang memberikan hak jawab diduga tidak sesuai dengan sejumlah pertanyaan wartawan melalui pesan whatsapp.

Ditanya terkait jumlah penerimaan BOP, Nopriadi justru memberi jawaban tentang kegunaan BOP yang berperan dalam menunjang pembelajaran Asesemen nasional berbasis komputer dan Uji Kesetaraan thn 2023 bukan justru menerangkan jumlah dana yang di kelola.

“Sekarang ada yang sudah jadi kepala desa, ya tanggapannya nggk usah tayang dlu, tahan karena saya juga masih di Jogja ada kegiatan,” Ungkap Nopri.

Dari hal ini rencananya, dalam waktu dekat Nopriadi akan di laporkan ke Polda Lampung atas dugaan korupsi dana BOP kesetaraan. Hal itu dilakukan lantaran pihak berwajib di percayai dapat menuntaskan dugaan persoalan ini hingga ke akar nya.

(Hel*****)

example banner

example banner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *