Mafia CPO Ilegal Bebas Beroperasi Tak Tersentuh Hukum di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau

MITRA MABES

Kamis, 12 Januari 2023 - 14:07 WIB

URL berhasil dicopy

Riau Mitramabes com. Mafia CPO ilegal dipinggiran jalan lintas Dumai Basilam baru ,tepatnya di sungai masjid purnama kecamatan Dumai barat, kota Dumai provinsi Riau.

Dugaan kuat mafia (CPO) curhat Palm Oil ilegal tersebut didapat dari Kapal kapal di tengah laut, kemudian di bawa ke Sungai Masjid, di sana ada terlihat beberapa Kapal sedang bersandar, ternyata ABK kapal itu telah memindahkan (CPO ) Curhat Palm Oil di duga ilegal itu yang di kumpul di tengah laut dan di Salin menggunakan Pompa mesin Robin.
Pada tanggal/10/1/2023.

Praktik ‘kencing CPO’ yang telah merugikan pihak perusahaan dan merugikan negara. Karena sindikat distributor CPO ilegal tidak pernah membayar pajak dan biaya retribusi lainnya ke Negara Republik Indonesia.

Kebebasan mafia ( CPO) Crude Palm Oil ilegal di wilayah tersebut menurut salah satu masyarakat di kecamatan Dumai bara yg berhasil di konfirmasi oleh media ini ,memaparkan Ke pada media ini bahwa Boss Atu Pemilik nya diduga ( Ahok ) Pungkasnya,
dan (Ahok) Juga memiliki pengurus usahanya di lokasi gudang tempat penampungan CPO nya yang di ketahui berinisial J. Srt.

Dari Hasil liputan Media ini langsung terjun ke Lokasi, mengabadikan momen berupa foto dan video Ternyata benar ada bangunan atau bisa dikatakan gudang dijadikan tempat penampungan minyak CPO yang diduga ilegal itu,”Tempat tersebut lokasinya sangat strategis berdekatan dengan Sungai masjid purnama dan tak jauh dari Jalan lintas Dumai Basilam baru Riau.

Sala satu Masyarakat Riau Yang Tak Mau Di Sebut Namanya, di Harapkan juga kepada pihak penegak hukum baik dari Pihak Aparat Kepolisian tingkat polsek Kecamatan Dumai Barat dan polres Dumai segera menindak tegas Praktek Mapia CPO daerah kecamatan Dumai Barat kota Dumai provinsi Riau Ungkapnya .

Aparat juga diminta untuk tidak tutup mata. Untuk menangani kasus ini, ataupun Bea dan Cukai tidak mesti harus menunggu laporan. Firman mengatakan penanganan pihak penegak hukum juga masih terlihat minim.

Riau merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. CPO diekspor ke beberapa negara seperti India, Tiongkok, Malaysia dan Singapura dan lainnya. CPO diekspor ke tol Laut Dumai dan Belawan, Sumatra Utara untuk dipasarkan ke luar neger.

( EDITOR/NAHAR)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Mahruzar Minta Majelis Hakim Tegakkan Keadilan di Sidang Praperadilan Bicaranews.com | MEDAN — Kuasa hukum Mahruja, Nikmat Datuk Gea, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menegakkan keadilan secara objektif dalam sidang praperadilan yang menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Keterangan tersebut disampaikan Nikmat kepada wartawan di Medan, Selasa (27/1/2025). Menurut Nikmat Datuk Gea, secara logika dan kondisi fisik, Mahruzar yang telah berusia 70 tahun tidak mungkin melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan. Ia menegaskan kliennya merupakan seorang lanjut usia dengan riwayat penyakit jantung dan keterbatasan fisik. Dalam kesehariannya, Mahruja berjalan dengan bantuan tongkat. “Dari segi fisik saja tidak mungkin klien kami melakukan penganiayaan. Bagaimana mungkin seseorang yang berjalan saja susah bisa melakukan kekerasan,” ujar Nikmat saat menyampaikan kesimpulan dalam persidangan praperadilan. Ia berharap majelis hakim dapat menyimpulkan secara jernih bahwa kliennya tidak mungkin melakukan penganiayaan terhadap Amanda. Nikmat mengaku yakin majelis hakim akan memberikan putusan terbaik karena telah mendengarkan langsung keterangan saksi maupun korban di persidangan. Dalam kesempatan itu, Nikmat juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia mempertanyakan tidak dihadirkannya pihak yang disebut memegang tangan Mahruzar saat peristiwa terjadi, serta tidak dilakukannya reka ulang kejadian. “Kenapa tidak dihadirkan yang memegang tangan klien kami, dan kenapa tidak ada reka ulang. Ini menunjukkan prosedur hukum tidak dijalankan secara semestinya,” jelasnya. Perkara ini bermula dari persoalan pengelolaan tambak ikan milik Mahruja di kawasan Belawan. Tambak tersebut selama sekitar 15 tahun dikelola oleh Amanda, yang sebelumnya menjalin hubungan asmara dengan anak Mahruzar. Setelah hubungan antara Amanda dengan anak Mahruzar berakhir, Mahruzar meminta agar pengelolaan tambak dikembalikan kepadanya. Persoalan kemudian berlanjut ketika pihak Mahruzar menuntut kejelasan pembayaran pengelolaan tambak yang dinilai tidak sesuai kesepakatan. Untuk mencari jalan keluar, Mahruzar bersama istrinya sepakat bertemu dengan Amanda di sebuah kafe di kawasan Belawan. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan keterangan Mahruzar yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Amanda datang bersama tiga rekannya. Mahruzar mengaku mendapat tekanan dan tangannya sempat dipegang oleh beberapa orang sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ia mengaku hanya berusaha melepaskan diri dan membantah telah melakukan penganiayaan. Peristiwa itu kemudian berujung pada laporan dugaan penganiayaan dan penetapan Mahruzar sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan Belawan. Nikmat Datuk Gea menilai penyidik seharusnya lebih cermat melihat duduk perkara sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Seharusnya Kapolres Belawan melihat persoalan ini secara utuh, bukan langsung menetapkan klien kami sebagai tersangka,” katanya. Nikmat juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan mengevaluasi tim penyidik yang menangani perkara tersebut agar proses hukum berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi rasa keadilan, terutama bagi warga lanjut usia. ( Tiiiim…)